PALU, BULLETIN.ID – Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Drs. H. Longki Djanggola, M.Si, menyoroti serius kasus dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di Banggai Kepulauan dan Kota Palu. Ia menegaskan, insiden ini menunjukkan adanya kelalaian dalam penerapan standar operasional prosedur (SOP) di dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Longki, dapur MBG sejatinya melibatkan banyak unsur mulai dari perusahaan swasta, pelaku usaha daerah, TNI, Polri, hingga BIN. Setiap dapur dipimpin Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dengan pendampingan ahli gizi untuk memastikan bahan baku, proses masak, pemorsian, distribusi, hingga kebersihan berjalan sesuai standar.
“Kalau prosedur ini dijalankan dengan benar, tidak akan ada kasus keracunan. Sayangnya, ada indikasi kelalaian. Bahkan saya pernah temukan dapur yang tetap mengolah ikan yang sudah melek, padahal itu sangat berisiko,” tegas Longki, Jumat (19/9/2025).
Ia menekankan, bahan makanan yang tidak layak harus segera ditolak, bukan dipaksakan diolah. Begitu pula, proses memasak tidak boleh dilakukan sejak malam hari untuk konsumsi pagi, atau menggunakan makanan sisa yang dipanaskan kembali.
Lebih jauh, Longki menyarankan agar jenis ikan tuna, cakalang, maupun ekor kuning tidak lagi digunakan dalam menu MBG karena berpotensi tinggi menyebabkan alergi bila tidak segar. “Lebih baik memakan waktu untuk menyortir bahan baku, daripada mengorbankan kesehatan anak-anak,” ujarnya.
Mantan Gubernur Sulawesi Tengah itu juga mengingatkan, bila kasus serupa kembali terjadi, maka perlu dipertimbangkan pemutusan kerja sama dengan pengelola dapur yang lalai. Bahkan, tidak menutup kemungkinan perkara ini masuk ranah hukum apabila orang tua siswa menuntut pertanggungjawaban.
“Program MBG adalah program mulia Presiden Prabowo untuk memastikan gizi generasi masa depan. Karena itu, jangan main-main. Perlakukan anak-anak yang menerima makanan itu seolah anak sendiri, agar muncul kesungguhan menyiapkan yang terbaik,” tutup Longki.
