JAKARTA, BULLETIN.ID – Upaya modernisasi pelayanan publik terus dilakukan Jasa Raharja bersama Tim Pembina Samsat Nasional. Salah satunya diwujudkan melalui peluncuran SIGNAL KIOSK, sebuah anjungan layanan mandiri yang memungkinkan masyarakat melakukan pembayaran pajak kendaraan tanpa harus mengantre.
Peresmian fasilitas ini dilakukan pada Rabu, 4 Juni 2025, bertempat di kantor Jasa Raharja kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ke depannya, layanan ini akan diperluas ke kota-kota besar lainnya di seluruh Indonesia.
Direktur Operasional PT Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana, menjelaskan bahwa inovasi ini merupakan bagian dari komitmen untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis dalam hal pelayanan publik.
“SIGNAL KIOSK adalah bentuk nyata dari inovasi layanan yang mengedepankan kemudahan, kecepatan, dan keamanan. Ini menjawab tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih efisien dan modern,” ujarnya.
Melalui SIGNAL KIOSK, wajib pajak dapat melakukan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) secara mandiri. Proses verifikasi dapat dilakukan menggunakan e-KTP dan biometrik, serta pembayaran dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti QRIS, kartu debit, maupun transfer bank.
Layanan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan kendaraan serta mempercepat proses pelayanan tanpa perlu antre atau berpindah loket.
Jasa Raharja juga mengimbau masyarakat, khususnya warga Jakarta Selatan dan sekitarnya, untuk memanfaatkan SIGNAL KIOSK dalam memenuhi kewajiban pajak tahunan dengan cara yang lebih praktis.
“Kehadiran SIGNAL KIOSK merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antarinstansi dan mendukung sistem layanan publik yang adaptif, inklusif, serta berbasis teknologi,” tutup Dewi.
Dengan inovasi ini, Jasa Raharja dan Tim Pembina Samsat menegaskan komitmen mereka dalam mendukung transformasi digital dan memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah.
