PALU, BULLETIN.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 di Gedung Wanita Bidarawasia, Kantor DPRD Provinsi Sulteng, Senin (30/6/2025).
Kegiatan yang dihadiri Gubernur Sulteng Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, bersama Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, jajaran DPRD, anggota DPR RI, bupati/wali kota se-Sulteng, Forkopimda, serta perwakilan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya ini menjadi tonggak awal penyusunan arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun mendatang.
Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi Sulawesi Tengah adalah kemiskinan. Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), tercatat 1,6 juta lebih warga Sulteng tergolong dalam kelompok miskin.
“Kami tak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan sinergi nyata antara provinsi dan kabupaten/kota untuk menuntaskan kemiskinan. Karena itu, saya tekankan prinsip 4K: Kebersamaan, Keterbukaan, Keterpaduan, dan Kemesraan,” ujar Anwar Hafid.
Gubernur menekankan tiga sektor prioritas yang menjadi fokus utama RPJMD hingga 2029, yakni pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat.
Di bidang pendidikan, Pemprov telah meluncurkan program BERANI Cerdas yang menjamin pendidikan gratis hingga tingkat SMA/SMK/SLB dan menyediakan beasiswa kuliah bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu dan jalur prestasi.
Sementara itu, sektor kesehatan diperkuat melalui program BERANI Sehat, yang menanggung pengobatan bagi warga kurang mampu yang tidak memiliki jaminan kesehatan atau menunggak iuran BPJS.
“Setelah program ini diluncurkan, penerima manfaat melonjak dari 1.300 menjadi 19 ribu per bulan. Ini bukti bahwa masih banyak rakyat yang butuh perhatian di bidang kesehatan,” kata Gubernur.
Di sisi lain, Pemprov juga mendorong peningkatan pendapatan rakyat melalui pelatihan kerja lewat BLK dan optimalisasi potensi sektor pertanian serta perikanan.
Pemprov juga mulai melakukan penyesuaian kebijakan fiskal, seperti tarif pajak air permukaan dan pajak kendaraan perusahaan, guna menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan dibagihasilkan kembali ke daerah.
“Saya minta seluruh kendaraan perusahaan beralih ke pelat DN. Kita harus jujur memungut pajak, agar kita punya cukup dana untuk membangun daerah,” tegasnya.
Ketua DPRD Provinsi Sulteng, H. Mohammad Arus Abdul Karim, dalam pernyataannya menyambut baik penyelenggaraan Musrenbang RPJMD ini. Ia menilai forum ini sangat strategis untuk menyelaraskan visi-misi pembangunan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
“DPRD akan terus mendukung proses pembangunan yang akuntabel, transparan, dan berpihak kepada rakyat. Kita ingin RPJMD ini fokus pada pemerataan, penguatan ekonomi lokal, peningkatan SDM, dan pelestarian lingkungan hidup,” ujarnya.
Musrenbang ini diharapkan menghasilkan dokumen RPJMD yang realistis, inklusif, dan menjawab kebutuhan riil masyarakat Sulawesi Tengah menuju pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosial. ***
