PALU, BULLETIN.ID – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar seleksi Peacemaker Justice Award tingkat provinsi sebagai bentuk penghargaan terhadap peran kepala desa dan lurah dalam menerapkan nilai-nilai keadilan restoratif di masyarakat.
Bertempat di Aula Garuda Kanwil Kemenkumham Sulteng, kegiatan yang dimulai sejak pukul 09.00 WITA ini diikuti oleh 21 peserta yang terdiri dari kepala desa dan lurah dari berbagai wilayah di Kota Palu.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulteng, Rakhmat Renaldy, membuka secara resmi kegiatan tersebut sekaligus menyampaikan sambutan pembuka. Dalam arahannya, ia menekankan bahwa keadilan restoratif merupakan pendekatan hukum yang menitikberatkan pada penyelesaian masalah secara damai, dengan mengedepankan musyawarah dan kearifan lokal.
“Peacemaker Justice Award bukan hanya ajang penghargaan, tapi apresiasi atas dedikasi pemimpin lokal yang menjadi garda depan dalam menjaga harmoni sosial di lingkungannya,” ujar Rakhmat Renaldy.
Ia menjelaskan bahwa kepala desa dan lurah sering kali menjadi pihak pertama yang menyentuh konflik sosial di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, penguatan peran mereka sangat krusial dalam mengurai masalah hukum tanpa harus melalui jalur pengadilan.
“Kami ingin mengangkat figur-figur pemimpin lokal yang menjadi teladan dalam menyelesaikan konflik warga secara adil, damai, dan beradab,” tambahnya.
Program Peacemaker Justice Award merupakan inisiatif nasional dari Kemenkumham RI yang bertujuan mendorong penyelesaian konflik berbasis mediasi dan rekonsiliasi, serta mendorong masyarakat untuk lebih percaya terhadap penyelesaian masalah berbasis komunitas.
Melalui tahapan seleksi ini, Kanwil Kemenkumham Sulteng berharap dapat menjaring kandidat terbaik untuk mewakili Sulawesi Tengah pada ajang Peacemaker Justice Award tingkat nasional yang akan digelar dalam waktu dekat.
