PALU, BULLETIN.ID – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat lanjutan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2025.
Rapat tersebut berlangsung di Ruang Baruga Lantai 3 Gedung DPRD Sulteng, Jalan Samratulangi, Kota Palu, pada Senin (28/7/2025), dipimpin langsung oleh Ketua DPRD H. Mohammad Arus Abdul Karum, didampingi Wakil Ketua II Syarifuddin Hafid, SH, serta sejumlah anggota Banggar DPRD lainnya. Sementara dari pihak eksekutif, hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sulteng, Dr. H. Rudi Dewanto, mewakili TAPD bersama jajaran kepala OPD terkait.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD H. Mohammad Arus Abdul Karum menegaskan bahwa pembahasan KUPA dan PPAS-P merupakan proses penting dalam rangka penyesuaian kebijakan fiskal daerah terhadap dinamika kebutuhan pembangunan dan realisasi fiskal di pertengahan tahun.
“Perubahan APBD perlu dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan aktual, menyelaraskan target pendapatan, serta meningkatkan efisiensi belanja agar berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Arus Abdul Karum.
Wakil Ketua II DPRD Sulteng, Syarifuddin Hafid, menambahkan bahwa penyusunan KUPA dan PPAS-P mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan APBD sebelumnya, serta mempertimbangkan proyeksi perubahan asumsi makro dan capaian kinerja daerah.
“Kami berharap Pemerintah Daerah dalam APBD Perubahan ini dapat lebih efisien dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran. Anggaran yang dialokasikan harus memberikan dampak nyata dan dapat direalisasikan secara optimal hingga akhir tahun anggaran,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota Banggar turut menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, jembatan, fasilitas pendidikan, dan layanan publik lainnya yang diharapkan masuk dalam program prioritas pada APBD Perubahan 2025.
Rapat berlangsung dinamis sebagai bagian dari upaya legislatif dan eksekutif untuk mewujudkan tata kelola anggaran daerah yang responsif dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
