JAKARTA, BULLETIN.ID Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mempersiapkan Sulawesi Tengah sebagai salah satu daerah penyangga Calon Ibu Kota Negara (IKN), Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kunjungan koordinasi dan komunikasi (korkom) ke Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II, Sony Tandra, ST, didampingi Dr. Hj. Vera R. Mastura dan Suryanto, SH, MH, dan diterima langsung oleh jajaran pejabat Dinas KPKP di ruang rapat lantai 6 kantor setempat.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi II menggali berbagai strategi dan kebijakan Pemprov DKI dalam menjaga ketersediaan pangan, pengendalian harga, serta pengelolaan sektor kelautan dan pertanian di wilayah perkotaan.
“Sulawesi Tengah memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan wilayah calon IKN di Kalimantan. Ini peluang besar bagi Sulteng untuk menjadi pemasok utama bahan pangan nasional,” ujar Sony Tandra.
Ia menegaskan pentingnya langkah konkret pemerintah daerah dalam memperkuat sistem produksi dan distribusi pangan secara berkelanjutan.
“Sektor pangan, kelautan, dan perikanan harus dikelola serius agar Sulteng mampu berkontribusi dalam menjamin ketersediaan pangan bagi IKN dan wilayah sekitarnya,” tambahnya.
Sementara itu, Suryanto menyoroti model kelembagaan Dinas KPKP DKI Jakarta yang mengintegrasikan tiga sektor pangan, kelautan, dan pertanian dalam satu institusi. Menurutnya, model tersebut bisa menjadi referensi bagi Sulteng dalam menyusun tata kelola kelembagaan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pihak Dinas KPKP DKI Jakarta menjelaskan bahwa sebagian besar pasokan pangan ibu kota berasal dari daerah lain, seperti Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah. Namun, Pemprov DKI tetap aktif menjaga stabilitas harga dan distribusi pangan, termasuk lewat program bantuan bagi penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan subsidi pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain bidang pangan, Dinas KPKP juga menguraikan program pengembangan sektor kelautan dan perikanan, terutama bantuan sarana bagi nelayan di pesisir Jakarta dan Kepulauan Seribu.
Menariknya, DKI Jakarta telah menerapkan teknologi bioflok dalam budidaya ikan untuk meningkatkan efisiensi di lahan terbatas, serta mengembangkan unit pembenihan ikan sendiri guna mendukung para pembudidaya lokal.
Menanggapi hal itu, Sony Tandra menilai pengalaman DKI Jakarta penting untuk diadaptasi di Sulteng.
“Kami ingin membawa praktik terbaik ini ke daerah, agar pengelolaan pangan, perikanan, dan pertanian di Sulteng semakin maju, berkelanjutan, dan berdaya saing,” tuturnya.
Melalui koordinasi ini, Komisi II DPRD Sulteng berharap dapat memperkuat sinergi antar daerah serta memperkaya bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan ketahanan pangan dan pemberdayaan nelayan serta petani di Sulawesi Tengah.
