BULLETIN.ID – Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sayutin Budiyanto merasa gerah atas sejumlah kritikan yang dialamatkan kepadanya terkait dirinya yang enggan untuk menempati Rumah Jabatan (Rujab) ketua DPRD yang berlokasi di jalan Trans Sulawesi Kelurahan Bantaya Kecamatan Parigi. Kritikan itu muncul setelah rujab wakil ketua DPRD yang ditempati Sayutin nya terbakar beberapa waktu lalu.Saat ini Sayutin lebih memilih tinggal di rumah kontrakan yang berlamat di Kelurahan Kampal.
Sayutin berdalih bahwa rujab ketua DPRD Parimoyang disebutkan itu telah ditempati oleh wakil ketua DPRD Parmout, Sugeng Salilama yang saat ini non aktif.
“Rujab tersebut ditempati oleh wakil ketua, walaupun saat ini non aktif. Didalam rumah tersebut ada barang-barangnya pak wakil. Makanya tidak mungkin saya tinggal disitu,” akunya menjawab pertanyaan media ini di kantornya, Rabu (28/7/2021) .
Sayutin menegaskan, semestinya masyarakat Parimo harus lebih jeli melihat persoalan di daerah ini. Kritikan tersebut katanya harusnya ditujukan kepada Bupati Parimo, Samsurizal Tombolotutu yang sampai dengan saat ini justru berkantor dan melakukan kegiatan pemerintahan di Pantai Lolaro yang bukan rujab yang disediakan oleh pemerintah. Apalagi kalau ada dugaan aset daerah digunakan di kediaman pribadi itu menurutnya harus dipertanyakan juga.
“Sebaiknya kritikan itu dialamatkan kepada bupati, karena sudah bertahun tahun tidak berkantor di kantor bupati dan di rujab. Padahal fasilitas itu sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah,” tandasnya.
Sayutin mengaku pihaknya melalui fraksi Nasdem sudah mengkritisi kebijakan tersebut lewat sikap fraksi Nasdem yang telah teruskan kepada Pemda Parimo.
“Hanya saja, untuk apa kalau hanya satu fraksi saja yang mengkritisi, sementara belum ada keputusan dari fraksi lainnya,” akunya.
Bahkan kata Sayutin, pihaknya sudah memiliki konsep surat untuk ditujukan kepada gubernur Sulawesi Tengah,terkait evaluasi kinerja bupati Parimo dalam kurun waktu dua tahun terkahir. Hanya saja kata Dia,tentunya persoalan itu butuh persetujuan secara kelembagaan, karena pengambilan keputusan itu bukan hanya dari satu fraksi saja,akan tetapi masih ada enam fraksi lainnya.
“Tolong teman-teman media wawancara ketua-ketua fraksi lainnya apa pernyataan mereka menyikapi persoalan itu,” tutupnya. ZEE
