PALU,BULLETIN,ID – Wakil Wali Kota Palu Reny Lamajido menyampaikan penjelasan mengenai rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA 2023 dalam rapat paripurna yang digelar di ruang rapat bantaya kantor DPRD Kota Palu. Rabu (5/07./2023)
Dalam penjelasannya Wakil Wali Kota Renny menyampaikan bahwa berdasarkam ketentuan pemerinta Kota Palu pada masa sidang DPRD Kota Palu caturwulan ll tahun 2022, telah diaudit oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) RI perwakilan Sulteng untuk dilaksankan pembahasan sebelumnya ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Hasil audit BPK RI perwakilan sulteng memeberikan opini wajar tanpa pengecualian ( WTP).
Wakil Wali Kota menjelaskan bahwa realisasi pendapatan sebesar Rp 1.384.205.147.673.47, kemudian realisasi belanja derah sebesar Rp. 1. 593. 624.574. 194.69, kemudian realisasi penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp. 383.034.982.213,17, dan dari hasil realisasi pendapatan belanja daerah dan pembiayaan terdapat sisa lebih perhitungan anggaran ( SILPA) sebesar Rp. 173.615.555.691,95.
“Terkait dengan adanya SILPA TA 2022 dapat kami jelaskan bawa silpa tersebut bersumber dari anggaran yang peruntuknnya tidak bisa diguankana untuk pembiayaan kegiatan lain yaitu antara lain dana sertivikasi guru, tambahan penghasilan guru,bantuan opresional penyelenggaraan paud, bantuan oprerasional Kesehatan,bantuan operasional KB, bantuan opertasional administrasi kependudukan, cukai hasil tembakau rokok, dana bantuan opresional sekolah, kas blud, kas kapitasi dana alokasi khusus fisik,dana kelurahan,bantuan opersional kesetaraan, dana insentif daerah,bantuan opresional P2UKM” kata Wakil Wali Kota Palu Renny Lamajodo,
