PALU,BULLETIN.ID – Fraksi partai gerindra mengapresiasi pemerintah daerah provinsi sulawesi tengah terkait kenaikan target pendapatan asli daerah provinsi sulawesi tengah pada tahun 2024.Hal ini dungkapkan oleh Alimuddin Pada pada dalam rapat paripurna, tanggapan fraksi atas pidato pengantar Gubernur Sulteng atas APBD 2024, Senin 16 Oktober 2023 di ruang sidang utama DPRD Sulteng
“Pertumbuhan ekonomi dan pad sulteng sebagian besar disumbang dari sektor pertambangan. Selama lebih dua tahun terakhir, pemerintah provinsi sulteng jor-joran membuka pintu investasi untuk sektor pertambangan” tuturnya
Upaya pemerintah meningkatkan pendapatan dengan memprioritaskan tambang adalah meningkatkan risiko bencana. Pemerintah harus lebih kreatif untuk mengelola atau menggali potensi lain yang tak kalah menjanjikan, seperti pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
“Fraksi partai gerindra mengharapkan organisasi perangkat daerah (opd) penghasil pajak dan retribusi mengoptimalkan sumber-sumber potensi pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyaraka” ucapnya
Karena menurutnya dari hasil retribusi dan pajak yang dipungut, selanjutnya dikembalikan kepada masyarakat bukan dalam bentuk uang tetapi dalam wujud pembangunan, baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial maupun lainnya untuk kemajuan daerah.
Untuk itu Fraksi partai gerindra menyarankan agar belanja yang konsisten dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana pembangunan jangka panjang daerah yang digunakan untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
Fraksi partai gerindra berharap pemerintah daerah provinsi dapat mendorong terwujudnya hilirisasi peningkatan nilai tambah komoditas pertanian di sulawesi tengah. Hal itu sangat penting agar dapat meningkatkan pendapatan para petani.
Ketegangan geopolitik menjadi tantangan paling berat. Meningkatnya tensi geopolitik menyebabkan perubahan signifikan arah kebijakan ekonomi negara-negara besar menjadi inward looking. Akibatnya, dunia semakin terfragmentasi dan tren globalisasi berubah menjadi deglobalisasi. Terkait hal tersebut, bagaimana kesiapan dari pemda menghadapi kebijakan negara-negara besar untuk menurunkan kuantitas impor ke indonesia khususnya sulawesi tengah.
