MORUT,BULLETIN.ID – Ketua Fraksi Merah Putih DPRD Morowali Utara (Morut) membantah adanya tudingan DPRD ‘masuk angin’ dalam pembentukan Pansus hasil RDP dengan aliansi anti korupsi dan peduli pembangunan Morut. Yang sebelumnya hanya Fraksi Golkar, Nasdem dan PKB yang setuju dari 5 Fraksi yang ada.
“Tidak benar DPRD Morut masuk angin dalam pembentukan pansus. Apa buktinya…?
Saya sebagai ketua Fraksi merah putih yang menghadiri rapat menyetujui dibentuk Pansus dana PEN, dana Bansos Covid-19. Bahkan silahkan di cek ke sekertariat Gerindra saya sudah menyampaikan surat agar di ajukan nama-nama untuk mewakili, yang di usulkan ke Ketua DPRD Morut untuk di Paripurnakan. Jadi bukan hanya 100%…1000% kami mendukung pembentukan Pansus,”ujar Helen (17/11)
Pernyataan Helen ini sebagai klarifikasi atas pemberitaan media ini yang memuat pernyataan ketua Aliansi anti korupsi Burhanuddin Hamzah.
Burhanuddin Hamzah yang mempertanyakan soal pembentukan Pansus ke wakil ketua II DPRD Morut mendapatkan informasi ada Fraksi yang menganggap tidak perlu ada Pansus.
“Saya koordinasi dengan DPRD katanya ada fraksi yang menyatakan tidak perlu bentuk pansus karna DPRD sudah bermitra dengan kejaksaan. Fungsi DPRD adalah pengawasan. Ini KPK harus turun, katanya BPK sudah turun. KPK dengan BPK beda. Aliansi mempertanyakan mengapa tidak dibuatkan pansus. Ada apa dengan DPRD Morut,”ujar Burhanuddin (15/11)
DPRD Morut dalam RDP dengan Aliansi anti korupsi dan Peduli pembangunan Morut tanggal 12 Oktober 2023, janji pembentukan Pansus setelah perayaan HUT ke-10 Morut tanggal 23 Oktober 2023.
“Tolong ini menjadi perhatian, tidak karna satu dua fraksi menolak lantas di diamkan. Fungsi pengawasan DPRD di pertanyakan. Mereka janjikan kemarin setelah ulang tahun Morut, tapi sampai sekarang belum ada progres,” ujar Burhanudin.
Benarkah ada Miskomunikasi penyampaian DPRD Morut kepada ketua Aliansi soal dukungan Fraksi dalam pembentukan Pansus ini.
Atau diduga ada oknum tertentu yang sengaja menghalangi upaya pembentukan Pansus. DPRD Morowali Utara meyakinkan kembali bahwa seluruh Fraksi mendukung Pansus dibentuk.
Jika Pansus ini dibentuk oleh DPRD Morut. Tentu akan membuka bagaimana proses dana PEN yang dilakukan di Morowali Utara. Dari informasi yang dihimpun media ini, diduga ada oknum yang kecipratan penggunaan dana PEN, yang kabarnya tidak dibahas terperinci di DPRD Morut
