POSO, BULLETIN.ID – Mantan narapidana kasus terorisme dari jaringan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Poso, yang dikenal dengan nama Muh. Rijal alias Rijal Bin H. Yonta, mengungkapkan perjalanannya setelah bebas dari penjara pada tahun 2022. Rijal ditangkap oleh Densus 88 A.T Mabes Polri pada tahun 2018 atas keterlibatannya dalam aksi terorisme, termasuk mendukung, mengetahui, menyembunyikan, dan membantu kelompok MIT Poso di bawah pimpinan Ali Kalora.
Meskipun divonis 4 tahun penjara, Rijal menerima remisi 8 bulan sehingga bebas pada tanggal 23 Februari 2022 dengan status bebas bersyarat. Saat ini, ia telah beralih fokus untuk membantu orang tuanya di kebun di wilayah Pegunungan Padopi, serta memberikan bantuan kepada anak-anak di Dusun Welempe, Desa Towu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso untuk belajar membaca Al-Qur’an.
Rijal menyampaikan terima kasih kepada pihak Kepolisian yang telah mendatanginya di kediamannya di Dusun Sipatokong, Desa Kilo, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso. Ia juga berharap agar kunjungan tersebut tidak hanya sekali ini, melainkan sering dilakukan sebagai upaya mempererat hubungan silaturahmi dan kerja sama dalam menjaga situasi keamanan di Kabupaten Poso yang semakin kondusif.
Mengambil pelajaran dari masa lalunya, Rijal menekankan pentingnya berhati-hati agar tidak terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum, mengingat dampaknya yang merugikan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Dia juga berkomitmen untuk membantu pihak Kepolisian dalam mencegah penyebaran paham radikal, intoleransi, dan terorisme, terutama di kalangan generasi Z dan milenial di wilayah Poso.
“Yang pernah saya lakukan beberapa tahun lalu adalah salah, dan saya tidak akan mengulanginya. Saya telah belajar banyak selama di penjara dan menyadari bahwa tindakan saya sebelumnya tidak benar, terutama karena melawan hukum,” ungkap Rijal.
Selain itu, Rijal juga menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah dan berkomitmen untuk mendukung serta membantu pihak kepolisian dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Poso, terutama dalam upaya pencegahan radikalisme, intoleransi, dan terorisme di Poso Pesisir Utara.
