PALU, BULLETIN.ID – Provinsi Sulawesi Tengah kini telah berusia 60 tahun, namun meski demikian maalah kemiskinan masih tetap menjadi perhatian utama bagi pemerintah.
Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Hj Wiwik Jumatul Rofi’ah, dalam siaran persnya, Kamis, 18 April 2024 menyatakan bahwa masih banyak agenda yang menjadi pekerjaan rumah bagi Gubernur Sulawesi Tengah, terutama penanggulangan kemiskinan yang memerlukan inovasi yang lebih agresif.
“Sebelumnya, kami menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin, serta Dirgahayu Sulawesi Tengah yang tahun ini merayakan usia 60 tahun. Momen HUT ini hendaknya menjadi kesempatan bagi kita untuk mengevaluasi kinerja dan pengabdian kita untuk provinsi ini,” katanya.
Data yang di rilis BPN menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Sulteng mengalami fluktuasi sejak 2021 hingga 2023. Pada 2021, tercatat 404,44, kemudian turun menjadi 388,36 pada 2022, dan naik kembali menjadi 395,66 pada 2023.
“Kondisi ini agak memprihatinkan jika di bandingkan dengan pertumbuhan Sulteng yang sudah dua digit. Tetapi tidak memberikan dampak signifikan dalam menekan jumlah penduduk miskinnya,” ungkapnya.
Selain itu, yang menjadi sorotan adalah angka kemiskinan ekstrim di Sulawesi Tengah. Yang masih di atas rata-rata nasional, yakni di atas 3 persen.
Mengenai penduduk miskin ekstrim, Wiwik mengutip definisi dari Bank Dunia bahwa mereka adalah penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan penghasilan tidak lebih dari USD 1,9 PPP. Atau setara dengan Rp10.739 per orang per hari atau Rp322.170 per orang per bulan.
“Kami juga menyoroti perlu upaya yang lebih baik dalam perbaikan mutu pendidikan. Dan peningkatan anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Bukan dalam bentuk yang hanya pragmatis tetapi tidak mendidik, terutama menjelang momen Pemilu atau Pilkada,” tandasnya.
