Kategori: Politik

JAKARTA-BULLETIN.ID – Partai Demokrat secara tegas menyatakan menolak penundaan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024.

Jakarta-Bulletin.id – Partai Demokrat bersyukur dan mengapresiasi keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tata usaha Negara (PTUN) Jakarta yang kembali menolak gugatan pendukung KSP Moeldoko kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) terkait SK Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025 dan Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat.

Jakarta-Bulletin.id – Lembaga Analis dan Konsultan Sosial Politik Indonesia, Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) kembali meluncurkan hasil survei nasional mengenai tren Kandidat Capres menjelang Pilpres 2024.

Jakarta-Bulletin.id – Lembaga Analis dan Konsultan Sosial Politik Indonesia, Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) kembali meluncurkan hasil survei nasional yang bertajuk Performa Pemerintah dan Tren Elektoral Terkini.

Bulletin.id – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak permohonan gugatan yang diajukan oleh KSP Moeldoko dan Jhonny Allen Marbun (JAM) kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Penolakan tersebut tertuang di laman resmi Mahkamah Agung (MA) dengan nomor perkara 150/G/2021/PTUN-JKT, Selasa (23/11/2021).

Bulletin.id – Kuasa hukum DPP Partai Demokrat, Mehbob, menegaskan bahwa gugatan pihak KSP Moeldoko sudah kadaluwarsa sesuai UU Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan UU Administrasi Negara. Penegasan Mehbob ini berbasiskan kesaksian saksi ahli pihak Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), yang merupakan akademisi dari Universitas Indonesia, Dian Puji Simatupang.

Bulletin.id – Mahkamah Agung (MA) menolak uji materi atau judicial review terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat kepengurusan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

BULLETIN.ID – Kuasa hukum Partai Demokrat, Hamdan Zoelva, menyatakan Partai Demokrat memiliki ratusan fakta hukum untuk membuktikan bahwa keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) yang menolak pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Moeldoko adalah sudah tepat menurut hukum. Pernyataan ini disampaikan Hamdan menjelang sidang gugatan Moeldoko pada Kamis (7/10/2021) siang di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Jakarta.

Persidangan Gugatan KSP Moeldoko kepada Menkumham RI Yasona Laoly, terkait penolakan pemerintah terhadap hasil KLB Demokrat di Deli Serdang telah masuk pada tahapan pembuktian dokumen