PALU, BULLETIN.ID — DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menerima massa aksi dari Forum Mahasiswa Peduli Sulawesi Tengah (FMTST) yang mendesak pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Reforma Agraria serta penataan ulang perusahaan-perusahaan yang terlibat konflik lahan dengan masyarakat.
Dalam aksi itu, FMTST menyoroti masih banyaknya sengketa agraria di Morowali, Banggai, Parigi Moutong, hingga Tolitoli yang melibatkan perusahaan perkebunan dan pertambangan. Mereka menilai pemerintah belum hadir secara maksimal dalam menyelesaikan konflik yang berdampak langsung pada ruang hidup masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulteng, H. Zainal Abidin Ishak, menegaskan bahwa pelaksanaan reforma agraria harus benar-benar berpihak pada rakyat kecil.
“Reforma agraria bukan sekadar redistribusi tanah, tetapi memastikan keadilan sosial dan kepastian hukum. Pemerintah harus hadir menyelesaikan konflik, bukan membiarkan ketimpangan terus terjadi,” ujarnya.
Mahasiswa juga meminta agar DPRD mengawal proses pendataan tanah dan memastikan hak-hak masyarakat adat tidak terabaikan.
DPRD berjanji menindaklanjuti seluruh poin tuntutan dengan memanggil dinas teknis serta pihak perusahaan yang disebut bermasalah, untuk mendapatkan penjelasan komprehensif terkait konflik di lapangan.
