PALU,BULLETIN.ID – Program unggulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido kembali mendapat perhatian dari daerah lain. Kali ini, DPRD Provinsi DKI Jakarta melakukan kunjungan kerja ke DPRD Sulawesi Tengah untuk mempelajari regulasi program BERANI SEHAT dan BERANI CERDAS yang dinilai inovatif dalam sektor pelayanan publik.
Kunjungan rombongan DPRD DKI Jakarta dipimpin langsung Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, dan diterima Wakil Ketua I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Arnila Hi Ali, bersama jajaran pimpinan serta anggota DPRD Sulteng di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng, Jalan Prof. Moh. Yamin, Kota Palu, Kamis (21/5/2026).
Rombongan DPRD DKI Jakarta terdiri dari unsur Badan Anggaran serta komisi yang membidangi kesehatan dan pendidikan. Kunjungan tersebut menjadi ajang pertukaran informasi terkait penyusunan regulasi daerah, pembahasan KUPA-PPAS APBD Perubahan, strategi pengawasan anggaran, hingga penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Hadir dalam pertemuan itu Ketua Komisi I DPRD Sulteng Dr. Bartholomeus Tandigala, Ketua Komisi II Yus Mangun, Ketua Komisi III Dandy Adhi Prabowo, Ketua Komisi IV Moh. Hidayat Pakamundi, serta sejumlah anggota DPRD Sulteng lainnya.
Wakil Ketua I DPRD Sulteng, Arnila Hi Ali, menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja DPRD DKI Jakarta yang dinilai dapat memperkuat sinergi antarlembaga legislatif daerah.
“Kami meyakini bahwa kunjungan kerja seperti ini memiliki nilai penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara lebih efektif,” ujar Arnila.
Menurut politisi NasDem tersebut, pertukaran pengalaman dan praktik baik antar daerah menjadi langkah strategis untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dalam diskusi tersebut, DPRD Sulteng juga memaparkan substansi regulasi di bidang kesehatan daerah yang menjadi dasar pelaksanaan program BERANI SEHAT. Regulasi itu disusun untuk memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat Sulawesi Tengah.
Arnila menjelaskan, pembentukan peraturan daerah tersebut didasarkan pada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.
“Secara filosofis, kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang dijamin konstitusi. Secara sosiologis, regulasi ini hadir menjawab tantangan pelayanan kesehatan, terutama pemerataan akses dan peningkatan mutu layanan,” jelasnya.
Ia menambahkan, perda tersebut juga mengatur berbagai aspek penyelenggaraan kesehatan, mulai dari hak dan kewajiban masyarakat, tanggung jawab pemerintah daerah, pelayanan kesehatan primer dan lanjutan, fasilitas kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, hingga pembiayaan kesehatan.
Selain membahas sektor kesehatan, pertemuan itu juga menyoroti percepatan pembahasan berbagai rancangan peraturan daerah yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026.
Arnila menegaskan DPRD Sulteng bersama pemerintah daerah terus berupaya menjaga pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan berpihak pada pelayanan publik.
“Bersama pemerintah daerah, kami terus berupaya menjaga pengelolaan keuangan daerah yang efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia pun berharap kunjungan kerja DPRD DKI Jakarta dapat mempererat hubungan kelembagaan sekaligus membuka ruang kolaborasi antardaerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
