PALU, BULLETIN.ID — Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perempuan di Sulawesi Tengah didorong memperluas pasar melalui penguatan legalitas usaha, pertemuan dengan calon pembeli, dan pendampingan kesehatan finansial.
Langkah ini menjadi penting di tengah pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang mencapai 8,47 persen pada 2025. Namun, potensi ekonomi daerah tersebut perlu diikuti kemampuan UMKM memenuhi standar pasar, mengakses pembiayaan formal, serta mengelola keuangan agar usahanya dapat berkembang secara berkelanjutan.
Untuk membuka peluang tersebut, Indonesian Coalition for Financial Health (ICFH) melalui inisiatif Amartha Financial, bersama Women’s World Banking dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), menggelar lokakarya nasional bertajuk Tumbuhkan Peluang di Palu.
Program ini mempertemukan sekitar 200 UMKM dengan mitra industri dan calon pembeli berskala besar (offtaker). Peserta juga memperoleh edukasi dan pendampingan untuk mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), serta pembukaan rekening bank.
Head of Secretariat ICFH sekaligus Chairman Amartha.org, Aria Widyanto, mengatakan penguatan UMKM perempuan tidak cukup hanya melalui akses pembiayaan. Pelaku usaha juga membutuhkan dukungan untuk memperoleh legalitas, memperluas pasar, dan menjaga kesehatan keuangan.
“Penguatan UMKM perempuan tidak cukup hanya dengan membuka akses pembiayaan. Mereka membutuhkan ekosistem yang membantu usaha menjadi lebih formal, mampu mengakses pasar lebih luas, sekaligus memiliki ketahanan dan kesehatan finansial,” ujar Aria.
Menurut dia, kolaborasi lintas sektor diperlukan agar perempuan pelaku UMKM tidak hanya mampu mempertahankan usahanya, tetapi juga meningkatkan kapasitas bisnis dan mendorong pertumbuhan ekonomi dari tingkat akar rumput.
Legalitas usaha menjadi pintu masuk pasar
Salah satu tantangan yang dihadapi UMKM perempuan adalah keterbatasan dalam memenuhi persyaratan administrasi dan legalitas usaha. Padahal, kepemilikan NIB dapat menjadi pintu masuk untuk mengurus perizinan lanjutan, mengakses program pemerintah, memperoleh layanan keuangan formal, dan menjalin kerja sama dengan calon pembeli.
Keterbatasan literasi digital, pemahaman administrasi, serta waktu yang terbagi antara mengelola usaha dan menjalankan tanggung jawab rumah tangga turut menjadi hambatan bagi sebagian pengusaha mikro perempuan.
Melalui lokakarya tersebut, peserta mendapatkan pendampingan langsung bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mengurus NIB.
Pendampingan ini diarahkan agar legalitas tidak berhenti sebagai kelengkapan administrasi, tetapi menjadi modal untuk memperluas peluang bisnis.
Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta Pemerintah Daerah Wilayah, Eni Widiyanti, menegaskan pemberdayaan ekonomi perempuan perlu disertai akses yang setara terhadap pembiayaan, teknologi, legalitas, dan pasar.
“Pemberdayaan ekonomi perempuan tidak cukup hanya dengan meningkatkan keterampilan berusaha, tetapi juga harus memastikan perempuan memiliki akses yang setara terhadap pembiayaan, legalitas usaha, teknologi, dan pasar,” kata Eni.
Ia menilai keterbatasan informasi dan jaringan pemasaran, ditambah tanggung jawab pengasuhan serta pekerjaan domestik, masih menjadi tantangan bagi perempuan yang menjalankan usaha mikro.
Karena itu, kolaborasi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan diperlukan untuk menciptakan ekosistem kewirausahaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Hubungkan UMKM dengan calon pembeli
Selain memperkuat legalitas, lokakarya Tumbuhkan Peluang membuka ruang pertemuan antara pelaku UMKM dan calon mitra pasar lokal, yakni Toko Oleh-Oleh Sri Rejeki, Toko Oleh-Oleh Sal-Han, G.I (Gampiri Interaksi Lestari), dan Nina Agro Jaya.
Pertemuan tersebut memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk memahami standar produk yang dibutuhkan pasar, menjajaki proses kurasi, serta memperoleh masukan langsung dari calon pembeli.
Aspek ini penting karena kemampuan memproduksi barang belum tentu diikuti kesiapan memasuki pasar yang lebih luas. Pelaku usaha perlu memahami kualitas produk, persyaratan penjualan, dan kebutuhan mitra agar peluang pertemuan bisnis dapat berkembang menjadi kerja sama nyata.
Peserta kegiatan didominasi UMKM sektor pertanian dan pangan olahan. Kedua sektor tersebut memiliki basis ekonomi yang besar di Sulawesi Tengah.
Pada 2025, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencatat nilai tambah Rp67,96 triliun, sedangkan industri makanan dan minuman mencapai Rp7,24 triliun.
Besarnya kontribusi kedua sektor itu menjadi peluang bagi UMKM lokal untuk mengembangkan produk bernilai tambah. Namun, perluasan pasar tetap membutuhkan peningkatan kualitas, pemenuhan standar, legalitas, dan kemampuan memenuhi permintaan pembeli.
Kesehatan finansial untuk menjaga keberlanjutan usaha
Selain akses pasar dan legalitas, pengelolaan keuangan menjadi perhatian dalam program ini. UMKM perlu memiliki kemampuan mengatur arus kas, memenuhi kebutuhan operasional, menghadapi risiko keuangan, dan merencanakan pengembangan usaha.
Senior Policy Strategist Southeast Asia Women’s World Banking, Desi Vicianna, mengatakan kesehatan finansial merupakan bagian penting dari pemberdayaan ekonomi perempuan.
“Kegiatan hari ini akan dilanjutkan dengan pendampingan intensif oleh fasilitator lokal untuk membantu pengusaha mikro perempuan memperkuat praktik pengelolaan keuangan dan pengembangan usaha sehingga kemajuan usaha dapat berjalan beriringan dengan kesehatan finansial yang lebih kuat,” ujarnya.
Pendampingan lanjutan tersebut diharapkan membantu peserta menerapkan pengelolaan keuangan yang lebih baik dalam kegiatan usaha sehari-hari.
Melalui program Tumbuhkan Peluang, ICFH bersama para mitra berharap hubungan yang terbangun antara UMKM, calon pembeli, pemerintah, dan lembaga keuangan dapat berkembang menjadi kemitraan yang berkelanjutan.
Bagi UMKM perempuan di Sulawesi Tengah, tantangannya bukan hanya mempertahankan usaha di tengah persaingan, melainkan juga mengubah potensi ekonomi daerah menjadi peluang penjualan, pendapatan, dan kemandirian ekonomi yang lebih kuat.
