PALU, BULLETIN.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) dan Forum Perangkat Daerah yang digelar di Ruang Rapat Nagana, Kantor Bappeda Sulteng, Rabu (9/4). Kegiatan tersebut dibuka Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, serta dihadiri Sekdaprov Novalina, Kepala Bappeda Christina Shandra Tobondo, jajaran OPD provinsi dan kabupaten/kota, hingga Satgas Wilayah IV KPK RI yang hadir secara virtual.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menekankan bahwa forum ini menjadi ruang penting untuk memastikan keselarasan program daerah dengan agenda prioritas nasional. “Trisula pembangunan nasional, yakni pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan pembangunan SDM berkualitas, harus menjadi acuan dalam penyusunan RKPD 2026,” ujarnya.
RKPD Sulteng 2026 sendiri mengusung tema “Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Industri Untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif.”
Wakil Ketua DPRD Sulteng, Aristan, yang hadir bersama para ketua komisi, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Rakortekrenbang. Ia menegaskan bahwa forum ini strategis untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan yang terukur dan tepat sasaran.
“Pokok-pokok pikiran DPRD yang bersumber dari reses, rapat dengar pendapat, hingga kunjungan kerja merupakan refleksi langsung kebutuhan rakyat. Aspirasi itu wajib diakomodasi dalam perencanaan pembangunan agar sinergi eksekutif dan legislatif benar-benar memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Aristan.
Sejalan dengan itu, para ketua komisi DPRD juga mendorong agar RPJMD dan RKPD tidak hanya menjadi dokumen formalitas, melainkan instrumen nyata yang menjawab persoalan aktual masyarakat. Bidang pertanian, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan disebut sebagai sektor prioritas yang perlu diperkuat dalam perencanaan ke depan.
Rakortekrenbang 2025 menjadi momentum penting untuk meneguhkan komitmen bersama dalam menjembatani arah kebijakan nasional dengan kebutuhan daerah, sehingga pembangunan Sulteng ke depan lebih inklusif dan berkelanjutan. ***
