PALU, BULLETIN.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan kolaborasi multi pihak.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, saat membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan Forum Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029, di Ruang Rapat Nagana Bappeda Sulteng, Kamis (7/11/2025).
Dalam arahannya, Wagub menekankan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara sektoral, tetapi harus berbasis kolaborasi, data yang akurat, dan strategi lintas bidang.
“Penanggulangan kemiskinan adalah agenda strategis yang memerlukan sinergi dan koordinasi nyata. Program ini tidak hanya soal bantuan sosial, tetapi juga bagaimana kita memperkuat akar kesejahteraan melalui pendidikan dan kesehatan,” ujar Reny.
Ia menegaskan dua fokus utama Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu Berani Sehat dan Berani Cerdas, sebagai fondasi dalam menurunkan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah.
“Kenapa kami memprioritaskan Berani Sehat dan Berani Cerdas? Karena dua hal itu adalah akar dari kemiskinan yang harus diselesaikan,” tegasnya.
Kegiatan yang mengusung tema “Penguatan Kelembagaan TKPKD dan Kolaborasi Multi Pihak dalam Mendorong Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan melalui Transformasi Sosial, Ekonomi, Infrastruktur, dan Tata Kelola di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025” ini menjadi momentum penting konsolidasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Berdasarkan data Maret 2025, tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah berada di angka 10,92 persen atau sekitar 356 ribu jiwa, menurun dari tahun sebelumnya namun masih di atas rata-rata nasional. Sementara kemiskinan ekstrem tercatat sebesar 1,27 persen.
Wagub berharap, forum ini menjadi ruang untuk menyamakan langkah, memperkuat komitmen, dan mempercepat pelaksanaan program prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.
“Mari kita bergandengan tangan, menyusun strategi yang tepat, dan bergerak bersama menuntaskan kemiskinan di Sulawesi Tengah,” ajaknya.
Sementara itu, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Sulteng, Dr. Irwan, M.Si, menjelaskan bahwa kegiatan ini juga menjadi bagian dari penyelarasan program prioritas nasional dan daerah agar kebijakan penanggulangan kemiskinan lebih terarah dan berdampak langsung.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Gubernur tentang RPKD 2025–2029 oleh 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Plt. Kepala BPS Sulteng Imron Taufik J. Musa, Kepala Bappeda Provinsi Sulteng Dr. Ir. Christina Shandra Tobondo, perwakilan BPKP, Bank Indonesia, para kepala perangkat daerah, serta mitra pembangunan dan organisasi masyarakat sipil.
