PARIGI MOUTONG, BULLETIN.ID — Polemik terkait usulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) komoditas emas di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) terus memicu penolakan dari masyarakat. Sejumlah kelompok mahasiswa dan warga menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes atas rencana tersebut karena dinilai berpotensi merusak lingkungan dan mengancam sektor pangan di daerah itu.
Selama ini, aktivitas pertambangan emas di beberapa titik di Parimo disebut telah menimbulkan dampak lingkungan yang serius. Warga mengeluhkan lahan persawahan yang tertutup lumpur serta air sungai yang keruh dan tidak layak dikonsumsi oleh hewan ternak. Kondisi ini dinilai merugikan petani dan nelayan yang menggantungkan hidup pada sumber daya alam setempat.
Koordinator aksi Forum Mahasiswa Kabupaten Parigi Moutong Menggugat (FMKPM), Talib, mendesak Pemerintah Daerah Parimo untuk mengevaluasi kembali usulan WPR dan Wilayah Pertambangan (WP) emas tersebut. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan posisi Parimo sebagai salah satu lumbung pangan penting di Sulawesi Tengah.
“Parimo ini lumbung pangan. Pemerintah harus lebih memprioritaskan perlindungan lahan pertanian dan sumber air daripada memperluas aktivitas tambang,” ujarnya.
Talib juga menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan serta pembenahan infrastruktur pendidikan dan kesehatan sebagai kebutuhan mendesak masyarakat Parimo. Menurutnya, langkah itu sejalan dengan upaya memperkuat swasembada pangan yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo.
Ia menegaskan bahwa dukungan bersama terhadap program pemerintah untuk memperkuat sektor pangan akan menjadikan Parimo tetap menjadi lumbung pangan yang bermanfaat bagi masyarakat Sulawesi Tengah.
