PALU, BULLETIN.ID – Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mulai menindaklanjuti hasil Forum DPRD Provinsi Penghasil Nikel dengan menggelar rapat khusus bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja. Langkah ini menegaskan komitmen DPRD Sulteng dalam memperjuangkan keadilan fiskal bagi daerah penghasil sumber daya alam, khususnya komoditas nikel.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Sulteng, Arnila A. Ali, tersebut menjadi bagian dari upaya konkret mendorong agar hasil kesepakatan forum tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan diterjemahkan dalam langkah kebijakan yang terukur.
Forum DPRD Provinsi Penghasil Nikel sebelumnya mempertemukan wakil-wakil DPRD dari sejumlah daerah penghasil nikel, antara lain Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua Barat Daya. Dalam forum tersebut, seluruh peserta sepakat bahwa mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH) sektor nikel perlu diarahkan lebih adil dan berpihak kepada daerah penghasil.
“Daerah penghasil selama ini menanggung beban sosial, lingkungan, dan kerusakan infrastruktur yang besar akibat aktivitas pertambangan. Karena itu, sudah seharusnya DBH nikel memprioritaskan kepentingan daerah penghasil,” ujar Arnila dalam rapat tindak lanjut tersebut.
Menurutnya, ketimpangan pembagian manfaat antara pusat dan daerah penghasil berpotensi memperpanjang persoalan sosial dan lingkungan di wilayah tambang. Oleh sebab itu, hasil forum harus dikawal melalui jalur kelembagaan, termasuk dengan mendorong penguatan regulasi di tingkat nasional.
Rapat tersebut juga membahas strategi bersama Komisi III DPRD Sulteng untuk memperkuat posisi tawar daerah, baik melalui konsolidasi lintas DPRD provinsi penghasil nikel maupun dengan membangun komunikasi intensif bersama kementerian dan lembaga terkait di tingkat pusat.
Komisi III DPRD Sulteng menegaskan akan terus mengawal aspirasi ini sebagai bagian dari perjuangan kolektif daerah penghasil sumber daya alam agar memperoleh manfaat yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Jika daerah penghasil solid dan bersuara bersama, keadilan fiskal bukan sekadar tuntutan, tetapi sesuatu yang bisa diperjuangkan secara nyata,” tutup Arnila
