PALU,BULLETIN.ID – Peredaran narkotika, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), dan aktivitas pertambangan tanpa izin menjadi tiga persoalan strategis yang dibahas Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, bersama Kapolda Sulteng, Irjen Pol. Rizal Irawan, Senin (19/10/2026).
Ketiga persoalan tersebut berkaitan langsung dengan keamanan, kepentingan ekonomi masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Penanganannya membutuhkan koordinasi lintas lembaga, terutama dalam pengawasan distribusi, penegakan hukum, dan penertiban aktivitas yang diduga melanggar aturan.
Pembahasan itu berlangsung dalam audiensi Kapolda Sulteng dengan Gubernur Anwar Hafid di ruang kerja gubernur. Pertemuan tersebut menjadi forum koordinasi untuk membahas langkah bersama pemerintah daerah dan kepolisian dalam merespons berbagai persoalan di Sulawesi Tengah.
Anwar Hafid menegaskan, pemerintah provinsi siap bersinergi dengan Polda Sulteng untuk menangani persoalan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah siap bersinergi dengan Polda Sulteng. Persoalan-persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat harus kita tangani bersama melalui koordinasi yang kuat, sehingga situasi keamanan dan ketertiban tetap terjaga,” ujar Anwar.
Distribusi BBM dan peredaran narkoba menjadi perhatian
Dalam pembahasan mengenai narkotika, Pemprov Sulteng menyatakan kesiapan mendukung langkah kepolisian untuk memperkuat pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
Upaya tersebut menjadi penting karena persoalan narkotika tidak hanya menyangkut penegakan hukum, tetapi juga berdampak terhadap keluarga, kesehatan masyarakat, dan keamanan lingkungan.
Selain narkotika, kelangkaan BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) turut menjadi perhatian. Pertemuan itu juga menyoroti dugaan praktik penguasaan distribusi oleh oknum tertentu yang perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan penegakan hukum sesuai ketentuan.
Pengawasan distribusi BBM menjadi krusial untuk memastikan pasokan dapat diakses masyarakat secara wajar dan mencegah praktik yang berpotensi merugikan konsumen.
Namun, belum ada rincian mengenai lokasi SPBU yang mengalami kelangkaan, jumlah pasokan yang terdampak, ataupun langkah penindakan konkret yang diputuskan dalam audiensi tersebut.
Pertambangan ilegal dan kerusakan lingkungan
Persoalan pertambangan juga masuk dalam agenda pembahasan. Gubernur dan Kapolda menyoroti penataan perizinan pertambangan rakyat yang dalam bahan audiensi disebut IPERA, serta penertiban aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI).
Penggunaan alat berat dalam aktivitas pertambangan menjadi perhatian karena berpotensi memperluas kerusakan lingkungan apabila dilakukan tanpa pengelolaan dan pengawasan yang memadai.
Penanganan persoalan ini membutuhkan koordinasi lintas sektor untuk memastikan legalitas kegiatan pertambangan, kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan, dan penegakan hukum terhadap aktivitas yang terbukti melanggar aturan.
Di sisi lain, penataan pertambangan rakyat perlu memperhatikan kepastian hukum bagi masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada sektor tersebut, tanpa mengabaikan perlindungan lingkungan dan keselamatan warga.
Audiensi tersebut diharapkan memperkuat koordinasi antara Pemprov Sulteng dan Polda Sulteng dalam menjaga keamanan serta mendukung penegakan hukum di daerah.
Meski demikian, tindak lanjut konkret terhadap tiga persoalan tersebut masih menjadi hal penting untuk dicermati, mulai dari pengungkapan jaringan peredaran narkotika, pengawasan distribusi BBM, hingga penertiban pertambangan ilegal.
Bagi masyarakat, keberhasilan koordinasi antarlembaga pada akhirnya akan terlihat dari hasil nyata: peredaran narkoba yang dapat ditekan, pasokan BBM yang lebih terjamin, serta aktivitas pertambangan yang berjalan sesuai hukum dan tidak mengorbankan lingkungan.
