PALU, BULLETIN.ID — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menyoroti pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pandangan umumnya terhadap Nota Penjelasan Gubernur Sulawesi Tengah terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Pandangan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PKS, Takwin, dalam Rapat Paripurna DPRD Sulteng di Palu, Selasa (2/7/2025).
Dari target PAD sebesar Rp2,25 triliun, realisasi yang dicapai mencapai 93,94 persen. Meski dinilai cukup tinggi, Fraksi PKS menilai masih banyak potensi yang belum tergarap maksimal, terutama pada sektor pajak kendaraan bermotor dan retribusi daerah.
“Masih ada kendaraan milik perusahaan tambang yang menggunakan pelat luar daerah, sehingga penerimaan pajaknya tidak masuk ke kas Sulteng. Ini harus jadi perhatian bersama,” ujar Takwin.
Fraksi PKS juga mendukung langkah Gubernur Sulawesi Tengah untuk mengundang seluruh perusahaan tambang berdialog bersama DPRD. Langkah ini dinilai strategis untuk membangun kesepahaman dan komitmen bersama dalam meningkatkan kontribusi sektor tambang terhadap pembangunan daerah.
Selain itu, Fraksi PKS meminta penjelasan Pemerintah Provinsi terkait perkembangan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan dari pemerintah pusat. DBH dinilai penting sebagai sumber pendanaan berkeadilan agar manfaat eksploitasi sumber daya alam benar-benar dirasakan oleh masyarakat di daerah penghasil.
Sebagai bentuk dukungan terhadap transparansi dan tata kelola keuangan yang baik, Fraksi PKS menyatakan menerima Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 untuk dibahas pada tahap selanjutnya.
