PALU, BULLETIN.ID — Ratusan warga yang menggantungkan hidup di kawasan Pelabuhan Pantoloan, Kota Palu, menyuarakan penolakan terhadap wacana pemindahan aktivitas pelabuhan yang dinilai mengancam mata pencaharian mereka. Tuntutan tersebut disampaikan langsung dalam pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid di Pelabuhan Pantoloan, Selasa (23/12/2025).
Massa yang terdiri dari buruh pelabuhan, pedagang, hingga pekerja informal menuntut kepastian keberlanjutan aktivitas pelabuhan serta jaminan pekerjaan jika terjadi perubahan kebijakan. Mereka khawatir pemindahan pelabuhan akan berdampak langsung pada ekonomi keluarga dan kelangsungan hidup warga setempat.
Dalam dialog terbuka itu, Gubernur Anwar Hafid merespons tuntutan warga dengan menegaskan bahwa tidak ada keputusan pemindahan Pelabuhan Pantoloan tanpa adanya solusi dan kesepakatan bersama.
“Tidak akan ada pemindahan kalau belum ada solusi. Saya minta masyarakat tenang, jangan sampai kehilangan mata pencaharian,” ujar Anwar Hafid di hadapan warga.
Ia menyampaikan bahwa salah satu tuntutan utama warga, yakni tetap beroperasinya aktivitas bongkar muat peti kemas di Pantoloan, masih menjadi opsi yang diperjuangkan pemerintah daerah. Sementara itu, skema alternatif seperti pengaturan ulang aktivitas penumpang maupun pemberian dispensasi bagi buruh pelabuhan juga tengah dikaji.
Selain mempertahankan aktivitas pelabuhan, warga juga meminta pemerintah menyiapkan bantuan nyata apabila terjadi perubahan sistem kerja. Menanggapi hal tersebut, Gubernur menyatakan pemerintah siap memfasilitasi bantuan modal usaha maupun alternatif lapangan pekerjaan agar tidak ada warga yang terdampak secara ekonomi.
“Intinya, jangan sampai masyarakat dirugikan. Apapun kebijakannya, harus ada jalan keluar yang adil,” katanya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Endi Sutendi dan Pangdam XXIII/Paka Wira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan, yang kehadirannya dinilai warga sebagai bentuk keseriusan pemerintah dan aparat negara dalam menjaga stabilitas keamanan serta merespons aspirasi masyarakat.
Gubernur juga mengingatkan agar warga tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum jelas kebenarannya serta menjaga persatuan antarwilayah, khususnya antara masyarakat Pantoloan dan Donggala.
Pertemuan itu ditutup dengan harapan warga agar pemerintah benar-benar menindaklanjuti tuntutan mereka dan menghadirkan kebijakan yang melindungi keberlangsungan hidup masyarakat Pelabuhan Pantoloan.
