PALU,BULLETIN.ID – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar rapat koordinasi untuk memperkuat stabilitas keamanan dan mendorong percepatan pembangunan daerah. Rapat tersebut berlangsung di Aula Songgolangi Makodam XXIII/Palaka Wira, Kamis (29/1/2026), dengan Kodam XXIII/Palaka Wira bertindak sebagai tuan rumah.
Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah dan dihadiri unsur Forkopimda, antara lain Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Pangdam XXIII/Palaka Wira, Kapolda Sulawesi Tengah, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Kepala BIN Daerah Sulawesi Tengah, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Kepala Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah, Danlanal Palu, serta Danden AU.
Dalam forum tersebut, para pimpinan daerah membahas sejumlah isu strategis yang dinilai krusial bagi kondusivitas wilayah dan keberlanjutan pembangunan Sulawesi Tengah. Agenda utama mencakup pemetaan potensi bencana alam dan dampak lingkungan, penertiban pertambangan emas tanpa izin (PETI), penanganan peredaran narkoba, pemindahan pelabuhan penyeberangan penumpang, sosialisasi KUHP dan KUHAP yang mulai berlaku 2026, stabilitas ekonomi menjelang Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah, serta pengawasan terhadap warga negara asing (WNA).
Rapat berlangsung konstruktif dengan masing-masing unsur Forkopimda memaparkan kondisi terkini dan langkah strategis di sektor masing-masing. Forum ini menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akan ditindaklanjuti baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Terkait aktivitas pertambangan emas ilegal, khususnya di wilayah Poboya dan sekitarnya, Forkopimda sepakat membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penertiban serta menggelar pertemuan lanjutan. Dua poin utama menjadi perhatian, yakni usulan kepada pemerintah pusat agar perusahaan CPM dapat memberikan kebijakan penciutan wilayah konsesi untuk dimanfaatkan masyarakat asli Poboya, serta penerapan solusi jangka pendek melalui pola kemitraan antara perusahaan dan masyarakat sesuai aspirasi warga. Rencana tersebut akan disampaikan langsung kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), disertai upaya sosialisasi dampak lingkungan dari penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida pada tambang ilegal.
Dalam pembahasan peredaran narkoba, Forkopimda menilai ancaman narkotika semakin masif dan memerlukan langkah terpadu. Dalam waktu dekat, direncanakan rapat lanjutan Forkopimda dengan melibatkan Badan Narkotika Nasional (BNN) tingkat provinsi dan kabupaten/kota guna merumuskan pola penanganan dan penindakan terintegrasi. Pembentukan tim terpadu ini diharapkan memperkuat upaya penegakan hukum sekaligus menjadi pernyataan sikap tegas pemerintah daerah bersama seluruh elemen masyarakat Sulawesi Tengah dalam memerangi narkoba.
Menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idulfitri, Forkopimda juga menyiapkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah, termasuk pengendalian inflasi, antisipasi bencana alam, serta menjamin ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok. Sejumlah langkah antisipatif disepakati guna mencegah kelangkaan kebutuhan pokok di tengah masyarakat.
Sementara itu, menyikapi kondisi cuaca ekstrem yang belakangan melanda sejumlah wilayah Sulawesi Tengah, Forkopimda mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana alam akibat perubahan cuaca yang tidak menentu.
Melalui rapat koordinasi ini, Kodam XXIII/Palaka Wira bersama Forkopimda Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan di Sulawesi Tengah
