JAKARTA, BULLETIN – Modus Penipuan Bansos yang mencatut nama program bantuan sosial pemerintah kembali marak. Kali ini, pelaku menyebarkan tautan palsu mengatasnamakan layanan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital untuk mengelabui masyarakat dan mencuri data pribadi melalui praktik phishing.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan pesan yang menawarkan pendaftaran maupun percepatan pencairan bantuan sosial. Pesan tersebut biasanya disebarkan melalui tautan di WhatsApp, SMS, email, atau media sosial. Masyarakat diminta memastikan seluruh layanan hanya diakses melalui portal resmi.
Menurut Kemensos, pelaku kejahatan siber biasanya memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program bantuan sosial. Mereka akan mengirimkan tautan yang tampak menyerupai situs pemerintah. Korban kemudian diminta mengisi data pribadi, Nomor Induk Kependudukan (NIK), informasi rekening, hingga kode OTP yang selanjutnya dapat digunakan untuk mengambil alih akun atau melakukan penyalahgunaan identitas. Waspadai Modus Penipuan Bansos ini.
Kemensos menegaskan bahwa layanan Perlinsos Digital Kementerian Sosial tidak pernah meminta OTP, PIN, kata sandi, maupun data rahasia lainnya di luar portal resmi perlinsos.kemensos.go.id. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak memberikan informasi sensitif tersebut kepada siapa pun guna menghindari Modus Penipuan Bansos.
Fenomena Modus Penipuan Bansos ini bukan pertama kali terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai program bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga bantuan subsidi lainnya kerap dijadikan kedok oleh pelaku kejahatan siber. Modusnya hampir serupa, yakni menyebarkan tautan palsu yang mengarahkan pengguna ke halaman tiruan guna mencuri data pribadi maupun kredensial akun.
Praktik phishing sendiri masih menjadi salah satu ancaman siber yang paling banyak menyasar masyarakat Indonesia. Pelaku memanfaatkan rendahnya literasi digital dan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan pemerintah secara daring untuk menjalankan aksinya. Kewaspadaan terhadap Modus Penipuan Bansos sangat penting.
Seiring dengan semakin luasnya digitalisasi layanan publik, pemerintah mengingatkan masyarakat agar selalu menerapkan prinsip “verifikasi sebelum klik”. Pengguna internet disarankan mengetik langsung alamat situs resmi pemerintah di peramban, memeriksa penggunaan domain .go.id, serta mengabaikan pesan yang meminta OTP, PIN, atau kata sandi.
Kemensos juga mengimbau masyarakat segera melaporkan apabila menemukan situs, akun media sosial, atau pesan yang diduga mengatasnamakan Perlinsos Digital secara tidak sah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah semakin banyak masyarakat menjadi korban Modus Penipuan Bansos.
Pemerintah menegaskan bahwa seluruh proses pendaftaran dan layanan Perlinsos Digital hanya dilakukan melalui kanal resmi. Dengan meningkatnya berbagai Modus Penipuan Bansos, kewaspadaan masyarakat menjadi benteng utama untuk melindungi data pribadi dari penyalahgunaan oleh pelaku kejahatan siber.
