PALU, BULLETIN – Perubahan KUA-PPAS 2026 disepakati dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah pada Jumat, 28/08/2026. Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, menegaskan bahwa seluruh proses kebijakan anggaran ini diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Kesepakatan ini menjadi wujud sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan DPRD untuk memastikan penganggaran yang responsif.
Gubernur Anwar Hafid, didampingi Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, menghadiri rapat penting ini di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Perubahan KUA-PPAS 2026 merupakan langkah strategis dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan anggaran dengan dinamika pembangunan serta kebutuhan prioritas daerah. Pembahasan Perubahan KUA-PPAS 2026 telah dilakukan secara mendalam oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, H. Syarifudin Hafid, S.H., M.M., bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, H. Mohammad Arus Abdul Karim. Hadir pula Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Dra. Novalina serta berbagai pejabat lainnya. Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS 2026 ini diharapkan menjadi landasan kuat untuk penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD 2026.
“Muara dari semuanya ini adalah untuk kepentingan rakyat. Ini merupakan komitmen kita bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Kita harus optimis menghadapi kondisi ekonomi saat ini, karena pembangunan harus tetap berjalan dan manfaatnya harus dirasakan oleh masyarakat,” kata Gubernur Anwar Hafid.
Gubernur menjelaskan bahwa Perubahan KUA-PPAS 2026 adalah bagian penting dari siklus pengelolaan keuangan daerah. Penyesuaian ini mencakup perkembangan kondisi daerah, perubahan asumsi pendapatan dan belanja, serta kebutuhan program prioritas. Semua ini harus mendapatkan perhatian serius dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026. Komitmen bersama memastikan Perubahan KUA-PPAS 2026 benar-benar pro-rakyat.
Apresiasi disampaikan Gubernur kepada Banggar DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Mereka telah melakukan pembahasan secara mendalam dan penuh tanggung jawab terhadap setiap usulan perubahan anggaran. Hal ini penting demi transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah. Proses pembahasan Perubahan KUA-PPAS 2026 ini menunjukkan sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif.
“Ini bukan sekadar proses administrasi, tetapi bentuk tanggung jawab bersama dalam memastikan setiap anggaran yang dikelola pemerintah benar-benar memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Gubernur.
Gubernur berharap seluruh program dan kegiatan yang telah disepakati dalam Perubahan KUA-PPAS 2026 dapat dilaksanakan secara konsisten. Pelaksanaannya juga harus tepat sasaran, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ini adalah kunci keberhasilan pembangunan daerah. Tujuan utama Perubahan KUA-PPAS 2026 adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Persetujuan ini bukan akhir dari proses, tetapi awal dari tanggung jawab bersama untuk memastikan pembangunan berjalan dengan baik. Kita ingin menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan yang berkelanjutan, dan pelayanan publik yang semakin berkualitas,” ungkapnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya menjaga sinergitas antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan. Dengan kolaborasi yang kuat, Sulawesi Tengah dapat terus bergerak maju melalui berbagai program prioritas. Ini sejalan dengan visi besar Sulteng Nambaso. Perubahan KUA-PPAS 2026 adalah salah satu instrumen penting untuk mencapai visi tersebut.
“Dengan kerja bersama, komitmen, dan semangat membangun daerah, kita yakin Sulawesi Tengah akan semakin maju, sejahtera, dan berkeadilan,” pungkas Gubernur.
