PALU, BULLETIN.ID – Sebanyak 1.125 mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu didorong meninggalkan pola pengabdian yang hanya berorientasi pada banyaknya kegiatan. Mahasiswa dituntut merancang program berdasarkan kebutuhan warga, menggunakan sumber daya secara efektif, dan memastikan manfaatnya tetap dirasakan setelah masa pengabdian berakhir.
Pesan tersebut disampaikan Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan UIN Datokarama, Profesor Hamlan, saat membawakan materi tata kelola pelaksanaan program KKN yang efektif dan efisien dalam pembekalan mahasiswa di Auditorium UIN Datokarama, Palu, Selasa (13/10/2026).
Menurut Hamlan, keberhasilan KKN tidak semestinya hanya diukur dari jumlah kegiatan yang terlaksana atau kelengkapan laporan mahasiswa. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana program mampu menjawab persoalan masyarakat dan menghasilkan perubahan yang dapat dipertahankan.
Pandangan tersebut menempatkan mahasiswa bukan sekadar pelaksana agenda kampus, melainkan mitra masyarakat yang perlu memahami persoalan di lokasi pengabdian sebelum menentukan bentuk intervensi.
“Mahasiswa perlu terlebih dahulu mengenali persoalan, potensi, serta kebutuhan masyarakat sebelum menetapkan program kerja,” demikian penekanan Hamlan dalam pembekalan tersebut.
Dalam pelaksanaan KKN, banyaknya program kerja tidak otomatis menunjukkan keberhasilan pengabdian. Kegiatan yang terlihat ramai belum tentu menjawab kebutuhan paling mendesak masyarakat, terlebih jika tidak didasarkan pada pengamatan lapangan dan tidak memiliki rencana tindak lanjut.
Karena itu, Hamlan menekankan empat prinsip utama dalam tata kelola KKN, yakni efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan akuntabilitas.
Efektivitas menuntut setiap program memiliki tujuan dan hasil yang jelas. Efisiensi mengharuskan mahasiswa menggunakan waktu, tenaga, anggaran, dan fasilitas secara tepat. Sementara itu, partisipasi dan akuntabilitas menempatkan masyarakat sebagai pihak yang terlibat dalam program sekaligus memastikan setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan.
Prinsip tersebut menjadi penting agar mahasiswa tidak menyusun program hanya berdasarkan apa yang mudah dilaksanakan, tetapi mempertimbangkan persoalan yang benar-benar membutuhkan penanganan.
Mahasiswa juga perlu membangun koordinasi dengan pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, kelompok pemuda, serta unsur masyarakat lainnya. Pelibatan warga diharapkan membuat program lebih sesuai dengan kondisi setempat dan membuka peluang keberlanjutan setelah mahasiswa kembali ke kampus.
KKN Tematik UIN Datokarama kali ini mengusung tiga tema, yaitu Moderasi Beragama, Desa Cerdas (Smart Village), dan Pertanahan.
Ketiga tema tersebut memiliki ruang pengabdian yang berbeda sehingga pelaksanaannya membutuhkan pemetaan persoalan dan kebutuhan di setiap lokasi.
Program Moderasi Beragama, misalnya, perlu memperhatikan kondisi hubungan antarumat beragama dan kebutuhan penguatan kerukunan. Tema Desa Cerdas perlu disesuaikan dengan kebutuhan tata kelola pemerintahan desa, literasi digital, serta potensi ekonomi lokal. Sementara itu, tema Pertanahan menuntut pendekatan yang relevan dengan kebutuhan literasi hukum dan persoalan penguasaan maupun pemanfaatan tanah.
Hamlan mengingatkan mahasiswa agar tidak memaksakan program yang sulit dijalankan hanya demi memenuhi banyaknya agenda. Program yang realistis, sesuai kapasitas, dan memiliki peluang dilanjutkan masyarakat dinilai lebih penting daripada kegiatan yang berhenti setelah mahasiswa meninggalkan lokasi.
Dalam konteks tersebut, mahasiswa juga perlu menghormati adat istiadat dan budaya setempat, terbuka terhadap masukan, serta menempatkan diri sebagai mitra, bukan pihak yang merasa paling memahami kebutuhan masyarakat.
Selain pelaksanaan program, Hamlan menyoroti pentingnya administrasi, dokumentasi, pelaporan, serta evaluasi sebagai bagian dari pertanggungjawaban akademik dan sosial mahasiswa.
Laporan KKN, menurut penekanannya, harus menggambarkan capaian program, penggunaan sumber daya, kendala yang dihadapi, dan rekomendasi tindak lanjut secara jelas. Dokumentasi tidak seharusnya berhenti sebagai bukti bahwa kegiatan telah dilaksanakan, tetapi juga menjadi bahan untuk menilai apakah program mencapai tujuan yang ditetapkan.
Ia turut menekankan lima komitmen yang perlu dipegang mahasiswa selama menjalankan KKN, yakni integritas, adaptivitas, kolaborasi, profesionalisme, dan orientasi pada dampak.
Kelima prinsip tersebut diharapkan tercermin dalam kedisiplinan, kemampuan bekerja sama, kepekaan terhadap persoalan warga, dan tanggung jawab dalam mengelola program.
Pada akhirnya, tantangan KKN bukan sekadar memastikan mahasiswa hadir dan menjalankan kegiatan di lokasi penempatan. Perguruan tinggi juga perlu mendorong pengabdian yang mampu menghubungkan pengetahuan akademik dengan kebutuhan nyata masyarakat.
Bagi warga, manfaat KKN akan lebih berarti ketika program yang dijalankan tidak berhenti sebagai agenda tahunan, tetapi meninggalkan pengetahuan, kemampuan, atau sistem yang dapat terus dimanfaatkan setelah masa pengabdian selesai.
Dengan penekanan pada efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan, pembekalan KKN Tematik UIN Datokarama menjadi pengingat bahwa kualitas pengabdian tidak ditentukan oleh seberapa banyak kegiatan dilaksanakan, melainkan oleh relevansi solusi dan manfaat yang dihasilkan.
