DONGGALA, BULLETIN.ID – Pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Sulawesi Tengah, Ahmad Ali-Abdul Karim Aljufri ingin memastikan seluruh anak-anak usia sekolah di Sulawesi Tengah (Sulteng) mendapatkan layanan pendidikan yang baik.
“Tidak boleh lagi ada anak-anak kita di Sulteng yang putus sekolah hanya karena kesulitan mendapatkan fasilitas pendidikan, pemerintah harus hadir untuk menjamin itu,” ungkap Ahmad Ali, Jumat 2 Agustus 2024.
Di hadapan ribuan masyarakat yang hadir dalam silaturahmi politik bertajuk Konser Musik Beramal, Sulteng Harapan Baru 2024 – 2029, di Lapangan Kabonga Putra, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Ahmad Ali-Abdul Karim Aljufri berjanji akan menjadikan pendidikan sebagai salah satu program unggulan jika diberikan mandat untuk memimpin daerah itu.
Selain memastikan fasilitas atau jumlah sekolah yang cukup untuk menampung anak-anak usia belajar di Sulawesi Tengah, pasangan yang populer dengan akronim AA-AKA itu juga ingin memastikan program bantuan finansial bagi pelajar dari pemerintah pusat dapat terdistribusi dengan baik di Sulawesi Tengah.
Seperti diketahui, pemerintah pusat memiliki Program Indonesia Pintar (PIP) yang dirancang untuk membantu anak usia sekolah mendapat layanan pendidikan.
Besaran dana PIP yang akan diterima tergantung pada jenjang pendidikan dan fase semester, yakni SD Rp450 ribu per tahun, SMP Rp750 ribu per tahun dan SMA Rp1 juta per tahun. Bahkan jumlahnya direncanakan oleh pemerintah bakal dinaikkan.
“Kami siap mendistribusikan beasiswa PIP. Program ini kerja sama dengan Anggota Komisi X DPR RI dan Kemendikbud RI,” jelas bakal calon wakil gubernur Sulteng Abdul Karim Aljufri, politisi muda yang dikenal dekat dengan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Dia ingin mengawal PIP supaya manfaatnya lebih banyak dinikmati oleh anak-anak usia pelajar di Sulteng, agar pendidikan anak di daerah bisa lebih baik.
Kedekatan kedua sosok bakal calon gubernur dan wakil gubernur Ahmad Ali-Abdul Karim Aljufri dengan pemerintahan pusat diyakini dapat memudahkan program-program bantuan pendidikan terdistribusi lebih baik ke daerah ini. ***