PALU, BULLETIN.ID – Kehadiran pimpinan dan komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) 2025 menegaskan peran legislatif sebagai penghubung aspirasi rakyat dalam penyusunan arah pembangunan daerah.
Wakil Ketua DPRD Sulteng, Aristan, bersama Ketua Komisi I hingga IV hadir dalam forum yang berlangsung di Ruang Rapat Nagana, Kantor Bappeda Sulteng. Kehadiran DPRD disebut menjadi wujud nyata sinergi dengan pemerintah provinsi dalam merumuskan kebijakan strategis, khususnya terkait RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026.
Rakortekrenbang yang dibuka Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido ini turut dihadiri Sekdaprov Novalina, Kepala Bappeda Christina Shandra Tobondo, jajaran OPD provinsi dan kabupaten/kota, serta Satgas Wilayah IV KPK RI yang hadir secara virtual.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur menekankan perlunya keselarasan antara kebijakan provinsi dengan pemerintah pusat agar program pembangunan daerah mampu berkontribusi pada pencapaian target nasional. Tiga agenda utama pembangunan nasional—pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas SDM—disebut harus diintegrasikan dalam rencana pembangunan daerah.
Tema yang diusung dalam RKPD Sulteng Tahun 2026 yakni “Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Industri untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif.”
Aristan menegaskan bahwa forum ini tidak hanya sekadar proses teknokratis, tetapi harus menjadi ruang untuk memastikan aspirasi masyarakat yang dihimpun DPRD melalui reses, rapat dengar pendapat, hingga kunjungan kerja, dapat diakomodasi dalam program pembangunan.
“Pokok-pokok pikiran DPRD adalah cerminan kebutuhan rakyat. Itu wajib menjadi bagian dari arah kebijakan agar pembangunan benar-benar memberi dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Para ketua komisi DPRD Sulteng pun turut memberikan pandangan strategis untuk memastikan RPJMD dan RKPD benar-benar menjawab persoalan di lapangan, mulai dari pertanian, pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur.
Dengan keterlibatan DPRD, forum perencanaan pembangunan ini diharapkan tidak hanya menghasilkan dokumen formalitas tahunan, tetapi menjadi rujukan nyata dalam menjembatani aspirasi rakyat dengan kebijakan pemerintah.
