PALU, BULLETIN.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mematangkan pelaksanaan kegiatan retreat Pejabat Eselon II yang dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai 30 Januari hingga 1 Februari 2026. Retreat ini diproyeksikan menjadi ruang refleksi sekaligus penguatan integritas dan karakter kepemimpinan aparatur pemerintahan.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat persiapan retreat yang digelar di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Kamis (29/1/2026), dan dihadiri Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), asisten, serta staf ahli lingkup Pemprov Sulteng.
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny Arniwaty Lamadjido, Ia menegaskan bahwa retreat dirancang untuk memberikan manfaat nyata bagi para pejabat, khususnya sebagai sarana evaluasi diri, penguatan komitmen, serta penyelarasan kembali semangat pengabdian dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Retreat ini diharapkan menjadi momentum untuk keluar sejenak dari rutinitas, melakukan refleksi secara mendalam, serta meneguhkan kembali nilai kejujuran, tanggung jawab, dan etika kerja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Reny dalam arahannya.
Kegiatan retreat tersebut juga direncanakan akan diikuti langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, bersama seluruh Pejabat Eselon II, sebagai bentuk komitmen pimpinan daerah dalam membangun budaya birokrasi yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, M. Sadly Lesnusa, menilai retreat memiliki nilai strategis dalam membentuk aparatur pemerintahan yang profesional, berkarakter, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.
Menurutnya, keseimbangan antara kapasitas, karakter, dan komitmen merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.
“Melalui retreat ini, para pejabat diharapkan dapat memperkuat komunikasi, menumbuhkan sikap saling menghargai, serta menyelaraskan kembali tujuan bersama dalam melayani masyarakat. Nilai-nilai positif yang diperoleh harus diimplementasikan secara konsisten dalam tugas sehari-hari,” kata Sadly.
Ia menambahkan, kebijakan dan langkah kerja yang dihasilkan dari aparatur pemerintah tidak hanya dituntut tepat secara administratif, tetapi juga harus mencerminkan kehati-hatian, kebijaksanaan, serta kepedulian terhadap kepentingan publik.
Melalui kegiatan ini, Pemprov Sulawesi Tengah berharap dapat memperkuat semangat kebersamaan dan integritas di lingkungan birokrasi, guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang profesional, humanis, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas
