PALU, BULLETIN.ID — Persoalan lahan, akses jalan rusak, hingga minimnya perhatian terhadap nelayan mencuat reses atau jaring aspirasi masyarakat dengan Ketua DPRD Kota Palu Rico AT Djanggola ,dengan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), dan masyarakat yang digelar di wilayah RT 1 RW 1 Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Jumat (6/02/2026).
Sejumlah perwakilan masyarakat menyampaikan langsung berbagai keluhan yang selama ini dirasakan, mulai dari infrastruktur dasar hingga ketidakjelasan status lahan yang telah lama dijanjikan penyelesaiannya.
Abdullah, warga RT 1 RW 1, meminta pemerintah segera menuntaskan pengaspalan jalan sepanjang 150 meter yang menjadi akses utama nelayan menuju laut. Ia menyebutkan, pada tahun 2024 pengaspalan baru terealisasi sekitar 70 meter, sementara sisanya masih berupa jalan rusak.
“Ini jalan nelayan, akses utama ke laut. Kalau belum sampai ke ujung, aktivitas kami tetap terganggu,” ujar Abdullah.
Keluhan serupa disampaikan Mursalim dari salah satu pesantren di Tondo. Ia mengungkapkan kondisi jalan menuju pesantren sudah rusak parah dan sangat membahayakan, terutama bagi sekitar 500 siswa yang setiap hari diantar jemput melalui jalur tersebut.
“Ini mendesak, karena menyangkut keselamatan anak-anak,” katanya.
Selain infrastruktur, warga juga menyoroti kebutuhan kelompok tani dan nelayan. Di RT 1 RW 1 terdapat dua kelompok tani dan satu kelompok mandiri. Yang sama-sama membutuhkan bibit, rica dan anggur. Mereka berharap mendapat bantuan sarana produksi seperti paranet, bibit cabai, dan anggur, yang dinilai cocok dikembangkan di wilayah tersebut.
Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Nelayan Mustika Sari menambahkan, persoalan nelayan di pesisir Tondo belum mendapat perhatian maksimal, khususnya terkait bantuan perahu, mesin, dan alat tangkap. Bahkan, kata dia, masih ada nelayan yang tidak tercatat secara administratif sehingga luput dari program bantuan.
“Kondisi perahu nelayan banyak yang sudah tidak layak. Kami minta ada perhatian serius,” tegasnya.
Masalah krusial lainnya adalah sengketa dan ketidakjelasan lahan Hak Guna Bangunan (HGB) di Tondo. Warga menyebutkan, sisa lahan yang dijanjikan dari PT Lembah Palu Ngata hingga kini belum ada tindak lanjut dari pemerintah.
“Sudah lama dijanjikan, tapi tidak pernah ada kepastian. Kami minta dialog terbuka di lokasi lahan agar masalah ini jelas,” ujar Mustika Sari.
Ia juga menyoroti pembangunan guest house di wilayah pesisir yang dinilai berpotensi mengganggu ruang hidup nelayan. Mustika berharap pemerintah hadir sebagai penengah agar kepentingan masyarakat pesisir tidak terabaikan.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Ketua DPRD Kota Palu Rico menyatakan kesiapan pihaknya untuk memfasilitasi rapat dengar pendapat (RDP) guna membahas persoalan Tondo secara terbuka.
“Kami akan memanggil semua pihak terkait, termasuk BPN, agar persoalan lahan dan nelayan ini bisa dibahas secara transparan, nanti silahkan masukkan surat permohonan secara resmi. Saya akan kawal,” kata Ketua DPRD Palu Rico.
Ia juga menegaskan bahwa usulan warga tidak serta-merta langsung terealisasi, karena harus melalui tahapan perencanaan. Usulan yang disampaikan saat ini akan diproses pada tahun 2026 dan berpotensi direalisasikan pada 2027 sesuai mekanisme anggaran.
Sementara itu, terkait program sosial dan lingkungan seperti lomba kebersihan lorong, Rico menyebutkan bahwa aspirasi tersebut dapat disalurkan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD untuk mendukung program kelurahan.
Pertemuan tersebut menjadi ruang awal bagi warga Tondo untuk menyuarakan berbagai persoalan mendasar, sekaligus berharap adanya langkah nyata pemerintah dalam menjawab keluhan yang telah berlangsung bertahun-tahun
