KENDARI,BULLETIN.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan Terbaik II Kategori Pengendalian Inflasi Tingkat Provinsi pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Sulawesi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, dalam acara yang berlangsung di Hotel Claro, Jumat (29/5/2026).
Atas capaian tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh insentif fiskal sebesar Rp2 miliar dari Kemendagri. Dana insentif tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah melalui sistem penghargaan dan insentif.
Menurutnya, pola pembinaan tersebut diharapkan mampu memotivasi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah.
Pada tahun 2026, Kemendagri telah menyiapkan anggaran insentif fiskal sebesar Rp1 triliun yang diberikan kepada pemerintah daerah dengan kinerja terbaik di seluruh Indonesia. Penilaian dilakukan berdasarkan pembagian enam regional, yakni Sulawesi, Sumatra, Jawa-Bali, Kalimantan, Papua, serta Nusa Tenggara-Maluku.
“Kalau daerah kecil dipaksa bertanding dengan daerah APBD puluhan triliun tentu berat. Maka kami buat sistem regional agar kompetisinya lebih seimbang,” ujar Tito Karnavian.
Adapun penilaian dalam Ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 mencakup empat indikator utama, yaitu pengendalian inflasi, creative financing, penanggulangan kemiskinan dan stunting, serta penurunan angka pengangguran.
Prestasi ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, sekaligus menunjukkan keberhasilan kolaborasi berbagai pihak dalam mengendalikan inflasi di daerah.
Penghargaan tersebut diharapkan semakin memacu upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
