DONGGALA, BULLETIN – Kebakaran lahan yang melanda Desa Sibualong, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, dilaporkan masih belum sepenuhnya aman dan normal. Api yang menghanguskan sekitar 20 hektar lahan hutan dan kebun warga ini masih berpotensi menyala kembali, menyisakan kekhawatiran terkait Kebakaran Lahan Sibualong Donggala.
Peristiwa Kebakaran Lahan Sibualong Donggala ini pertama kali dilaporkan pada Minggu, 20 September 2026, pukul 01.40 WITA, meski kebakaran sendiri diperkirakan terjadi sejak Sabtu malam, 19 September 2026, sekitar pukul 20.00 WITA. Lokasi kejadian berpusat di Desa Sibualong, Kecamatan Balaesang.
Kronologi kejadian menunjukkan api mulai membakar lahan di Dusun 5 Malawa, Desa Siweli, kemudian dengan cepat merambat dan meluas hingga membakar sebagian besar area hutan dan kebun warga di Desa Sibualong. Penyebab pasti kebakaran lahan hingga kini belum diketahui, namun dampak dari Kebakaran Lahan Sibualong Donggala ini cukup signifikan.
Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Pemadam Kebakaran (DAMKAR) Pos Siaga Tanantovea BPBD Kabupaten Donggala langsung menuju lokasi setelah menerima laporan dari warga setempat. Mereka berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Donggala untuk melakukan penilaian dan penanganan awal terhadap Kebakaran Lahan Sibualong Donggala.
Situasi akhir di lokasi menunjukkan bahwa kondisi belum aman dan normal sepenuhnya. Masih terdapat titik api yang sulit dijangkau, sehingga tim terus melakukan pemantauan intensif untuk mencegah terjadinya kebakaran susulan. Luas lahan yang terdampak Kebakaran Lahan Sibualong Donggala diperkirakan mencapai 20 hektar.
Tidak ada laporan korban jiwa maupun pengungsi akibat insiden ini. Namun, kebutuhan mendesak untuk penanganan lebih lanjut adalah mobil tangki air, personil tambahan, dan tangki semprot manual. Informasi ini bersumber dari TRC & Pusdalops BPBD Provinsi Sulawesi Tengah dan TRC & Pusdalops BPBD Kabupaten Donggala.
“Kondisi belum aman dan normal, karena masih berpotensi terbakar atau masih terdapat titik api yang sulit dijangkau sehingga tetap dilakukan pemantauan,” kata Ir. Asbudianto, S.T., M.Si., Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah.
