PALU,BULLETIN.ID —Sulawesi Tengah tidak ingin terus berhenti sebagai daerah penghasil bahan mentah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendorong Kamar Dagang dan Industri (KADIN) mengambil peran lebih besar dalam menarik investasi, memperkuat hilirisasi, serta mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, perikanan hingga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny A. Lamadjido mengatakan, kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Sulteng harus diikuti dengan peningkatan nilai tambah agar manfaat ekonomi tidak berhenti pada proses produksi bahan mentah.
Hal itu disampaikan Reny saat menghadiri Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus KADIN Provinsi Sulawesi Tengah masa bakti 2026–2031 di Lapangan Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (16/9/2026).
Menurut Reny, Sulteng memiliki modal ekonomi yang besar, mulai dari nikel, pertanian, perkebunan, perikanan, kelapa, kakao, durian hingga rumput laut. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut diolah menjadi produk bernilai tambah dan menciptakan lebih banyak aktivitas ekonomi di daerah.
“Kami Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sangat menghargai dan akan melakukan kolaborasi dengan KADIN pusat maupun KADIN Provinsi Sulawesi Tengah,” ujar Reny.
Hilirisasi Jangan Berhenti di Mulut Tambang
Reny menempatkan hilirisasi sebagai salah satu agenda penting dalam pengembangan ekonomi Sulteng. Khusus sektor pertambangan, dia menilai pengolahan komoditas harus didorong lebih jauh agar produk yang keluar dari daerah memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.
“Kalau nikel dan lain-lain, kita tidak melakukan lagi ekspor yang setengah jadi. Tapi harus sudah jadi full. Karena kalau dia berada di mulut tambang dan berada di mulut industri, itu berbeda harga,” katanya.
Menurut dia, perbedaan nilai tersebut menunjukkan pentingnya membangun industri pengolahan di daerah. Dengan demikian, aktivitas ekonomi tidak hanya menghasilkan komoditas, tetapi juga membuka peluang investasi, lapangan kerja, dan usaha pendukung di berbagai sektor.
Namun, pembangunan ekonomi Sulteng menurut Reny tidak dapat hanya bertumpu pada pertambangan.
Sektor pertanian, perkebunan dan perikanan juga dinilai memiliki ruang besar untuk dikembangkan. Salah satu agenda yang tengah didorong pemerintah adalah pencetakan sekitar 3.000 hektare sawah baru untuk memperkuat produksi pangan dan mendukung target Sulteng sebagai salah satu lumbung pangan.
Potensi komoditas unggulan seperti durian juga menjadi perhatian. Sulteng dinilai telah memiliki pasar untuk komoditas tersebut sehingga peluang investasi dapat diarahkan tidak hanya pada produksi, tetapi juga pengolahan, distribusi dan penguatan rantai pasok.
Investor Dipersilakan Masuk
Pemprov Sulteng juga menyatakan terbuka terhadap masuknya investasi. Reny mengatakan pemerintah daerah tidak ingin menghambat investor sepanjang kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi daerah.
“Kami welcome kalau ada investor yang mau masuk ke Provinsi Sulawesi Tengah. Kami tidak persulit, yang penting investor bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan aturan,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, KADIN diharapkan tidak hanya menjadi wadah dunia usaha, tetapi juga menjadi jembatan antara pemerintah, investor dan pelaku usaha daerah.
Kolaborasi itu juga diarahkan untuk memperluas akses UMKM terhadap pasar yang lebih besar. Pemprov Sulteng berencana mempertemukan sekitar 1.000 pelaku UMKM se-Sulawesi Tengah pada 28 September 2026.
Pertemuan tersebut ditujukan untuk memperkuat kapasitas pelaku UMKM sekaligus membuka akses agar produk lokal dapat menembus pasar ekspor.
Reny mengapresiasi Ketua KADIN Sulawesi Tengah Gufran Ahmad beserta jajaran pengurus periode 2026–2031 yang baru dikukuhkan. Dia berharap kepengurusan baru mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang terbuka dan memperluas peluang ekonomi masyarakat.
“Kita bersama-sama, bergandengan tangan, bersinergitas antara Provinsi Sulawesi Tengah dan KADIN Provinsi Sulawesi Tengah,” ajaknya.
Pelantikan dan pengukuhan pengurus KADIN Sulteng tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Mohammad Arus Abdul Karim, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhidin, Bupati Parigi Moutong Erwin Burase, Ketua FKUB Zainal Abidin, para kepala OPD, unsur Forkopimda, pimpinan badan usaha dan industri, jajaran KADIN serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
