PALU,BULLETIN.ID – DPRD Sulawesi Tengah mendorong kehadiran Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) tidak berhenti sebagai organisasi keilmuan, tetapi menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik di daerah.
Pandangan itu disampaikan Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, M. Sadly Lesnusa, setelah dilantik sebagai bagian dari kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) MIPI Sulawesi Tengah di Hotel Best Western Plus Coco Palu, Sabtu (3/10/2026).
Menurut Sadly, dinamika pemerintahan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik terus berkembang. Kondisi tersebut membutuhkan ruang yang mampu mempertemukan pengalaman birokrasi, perspektif akademisi, praktisi pemerintahan, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Pelantikan DPW MIPI Sulawesi Tengah ini merupakan momentum yang baik untuk memperkuat peran serta kontribusi organisasi dalam pengembangan ilmu pemerintahan. Kita berharap MIPI dapat menjadi wadah untuk membangun komunikasi, bertukar gagasan, serta mendorong lahirnya pemikiran-pemikiran yang konstruktif bagi penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Sadly.
Dari perspektif DPRD, penguatan tata kelola pemerintahan menjadi penting karena kualitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh proses administratif, tetapi juga sejauh mana kebijakan mampu menjawab persoalan masyarakat.
Karena itu, menurut Sadly, MIPI dapat mengambil peran lebih strategis melalui kajian, diskusi, seminar maupun forum ilmiah yang membahas persoalan pemerintahan dan pembangunan di Sulawesi Tengah.
“Dinamika penyelenggaraan pemerintahan terus berkembang sehingga dibutuhkan kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antara berbagai pihak,” katanya.
Ia menilai hasil kajian dan gagasan yang lahir dari MIPI juga dapat menjadi referensi dalam melihat berbagai persoalan pemerintahan secara lebih objektif dan berbasis pengetahuan.
Hal tersebut dinilai relevan bagi DPRD yang memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Sadly berharap MIPI mampu menjadi jembatan antara dunia akademik dan praktik pemerintahan sehingga gagasan yang dihasilkan tidak berhenti dalam forum diskusi, tetapi dapat memberi kontribusi terhadap peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan publik.
Dalam kepengurusan baru tersebut, Drs. Arfan, M.Si., dipercaya sebagai Ketua DPW MIPI Sulawesi Tengah. Sadly berharap kepengurusan tersebut mampu membawa MIPI lebih aktif merespons berbagai tantangan pemerintahan di daerah.
“Kami berharap kepengurusan yang telah dilantik dapat menjalankan amanah organisasi dengan baik. Terlebih dengan terpilihnya Bapak Drs. Arfan, M.Si., sebagai Ketua DPW MIPI Sulawesi Tengah, tentunya diharapkan dapat membawa organisasi ini semakin berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi daerah,” ujarnya.
Sadly menegaskan, Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah terbuka terhadap ruang komunikasi dan kolaborasi yang dapat mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Dengan terbentuknya kepengurusan baru DPW MIPI Sulawesi Tengah, kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, perguruan tinggi, birokrasi, dan organisasi keilmuan diharapkan semakin kuat.
Bagi DPRD, ruang kolaborasi tersebut penting untuk memastikan kebijakan daerah tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memiliki dasar kajian yang kuat dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Sulawesi Tengah.
