TOLI-TOLI,BULLETIN.ID – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah (Kanwil Ditjenpas Sulteng) terus memperkuat pemenuhan hak-hak tahanan, khususnya dalam memperoleh akses edukasi dan bantuan hukum.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pendampingan litigasi dan edukasi hukum bagi 40 tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tolitoli, Jumat (13/11/2026), bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Progresif Tolitoli.
Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sulteng, Herman Mulawarman melalui Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan, Stady Steven Umboh didampingi Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja Lapas Tolitoli, I Putu Arta Wibawa.
Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya memastikan para tahanan memperoleh informasi dan pemahaman yang memadai mengenai hak-hak hukum serta tahapan proses peradilan yang sedang dijalani.
“Kegiatan ini sangat penting, kami juga berterima kasih kepada LBH Progresif Tolitoli yang sudah memberikan pendampingan kepada tahanan di Lapas Tolitoli,” Ujar Stady.
Stady menegaskan bahwa akses terhadap bantuan hukum merupakan bagian penting dari pelayanan pemasyarakatan yang harus diberikan secara profesional dan berkeadilan.
“Pendampingan ini penting agar tahanan mengetahui hak-hak hukumnya serta memahami proses peradilan yang sedang dihadapi. Kami ingin memastikan akses bantuan hukum tidak hanya tersedia secara administratif, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh para tahanan,” tegas Stady.
Koordinator Advokasi LBH Progresif Tolitoli, Darpian, menyampaikan materi mengenai hak-hak tahanan, tahapan proses litigasi, serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan perkara pidana. Materi disampaikan untuk memberikan bekal pengetahuan kepada para peserta dalam mengikuti proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami berharap para tahanan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai posisi hukum dan tahapan peradilan yang sedang mereka jalani. Dengan begitu, mereka dapat mengetahui langkah-langkah yang perlu ditempuh serta hak-hak yang harus tetap terpenuhi selama proses hukum berlangsung,” jelas Darpian.
Sementara itu, I Putu Arta Wibawa mewakili pihak Lapas Tolitoli menerangkan bahwa komitmen tersebut telah dibentuk melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama LBH Progresif Tolitoli.
“Pemenuhan hak warga binaan menjadi hal utama bagi kami dalam menyelenggarakan program pemasyarakatan. Kami juga selalu berkoordinasi dan komunikasi dengan para stakeholder dan pihak terkait, salah satunya bersama LBH Progresif Tolitoli dalam pendampingan bantuan litigasi bagi tahanan,” terang Putu.
Penyampaian materi dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Para tahanan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan maupun persoalan yang berkaitan dengan proses hukum masing-masing, sehingga kegiatan berlangsung secara interaktif dan memberikan ruang bagi peserta untuk memperoleh penjelasan secara langsung.
HS salah satu tahanan mengaku bersyukur dengan adanya pendampingan ini. “Dengan penjelasan secara menyeluruh, kami dapat memahami setiap hak-hak sebagai tahanan dan proses peradilan yang sedang dijalani,” ungkapnya.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Ditjenpas Sulteng mendorong penguatan kolaborasi dengan lembaga bantuan hukum guna memastikan pemenuhan hak-hak tahanan berjalan secara optimal. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen menghadirkan pelayanan pemasyarakatan yang transparan, humanis, dan berkeadilan.
