MOROWALI,BULLETIN.ID – Aktivitas pemanfaatan kawasan hutan di wilayah pertambangan nikel Morowali menjadi perhatian dalam upaya memperjelas tata kelola hutan dan kepastian pemanfaatan lahan.
PT Vale Indonesia Tbk mendorong penyelesaian aktivitas yang telah berlangsung dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat.
Upaya tersebut dibahas dalam sosialisasi mekanisme penyelesaian pemanfaatan kawasan hutan dan program perlindungan serta pengamanan hutan di wilayah Indonesia Growth Project (IGP) Morowali. Kegiatan ini melibatkan Pemerintah Kabupaten Morowali, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, DPRD Morowali, Forkopimda, serta tokoh masyarakat.
Head of Mine Operation Bahodopi Vale Indonesia, Wafir, mengatakan sebagian kawasan hutan dalam areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) selama ini telah dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber mata pencaharian.
Karena itu, menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut tidak cukup hanya melalui pendekatan administratif, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat dan kelestarian lingkungan.
“Sebagian kawasan hutan dalam areal PPKH selama ini telah dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat. Karena itu, penyelesaiannya perlu memperhatikan ketentuan hukum, kondisi sosial, dan kelestarian lingkungan secara seimbang,” kata Wafir.
Vale Indonesia memiliki Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Blok Bahodopi seluas 22.699 hektare yang menjadi bagian dari pengembangan IGP Morowali. Sebagai pemegang PPKH, perusahaan memiliki kewajiban melaksanakan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan serta menyelesaikan pemanfaatan atau hak pihak ketiga di dalam areal persetujuan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam sosialisasi itu, para pihak juga menyepakati tanggal pengakuan atau cut-off date (COD) untuk pemanfaatan kawasan hutan di luar areal PPKH Vale Indonesia. Penetapan batas waktu tersebut dimaksudkan untuk memperjelas batas kewajiban penyelesaian pemanfaatan atau hak serta tindakan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan.
Pendataan Aktivitas dan Pemulihan Ekonomi
Tahap berikutnya adalah mengidentifikasi aktivitas pemanfaatan kawasan hutan yang telah berlangsung dan memenuhi kriteria program. Proses pendataan akan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, dan instansi teknis terkait.
Hasil identifikasi tersebut akan menjadi dasar penentuan mekanisme penyelesaian melalui Program Pemulihan Mata Pencaharian atau Livelihood Restoration Program (LRP).
Program ini diarahkan untuk membantu masyarakat memperoleh alternatif penghidupan yang lebih berkelanjutan. Bentuknya dapat berupa pemberdayaan ekonomi, penguatan UMKM, pengembangan usaha lokal, serta peningkatan akses terhadap peluang kerja sesuai kebutuhan dan ketentuan perusahaan.
Namun, mekanisme penyelesaian tersebut memiliki batasan. Aktivitas pemanfaatan yang telah berlangsung dan memenuhi kriteria harus dibedakan dari perambahan maupun pembukaan lahan baru. Program pemulihan tidak dapat dijadikan alasan untuk memperluas area garapan atau membenarkan aktivitas baru di kawasan hutan.
Wafir menegaskan, perusahaan berupaya membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah serta masyarakat untuk memastikan pengelolaan kawasan hutan berjalan sesuai ketentuan dan prinsip keberlanjutan.
Penataan pemanfaatan kawasan hutan di wilayah IGP Morowali ini menempatkan dua kepentingan yang perlu dikelola secara bersamaan, yakni perlindungan kawasan hutan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Kejelasan data, kriteria penerima program, serta pelaksanaan penyelesaian di lapangan akan menjadi faktor penting dalam memastikan mekanisme tersebut berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui kolaborasi multipihak, Vale Indonesia berharap penataan kawasan hutan dapat memberikan kepastian bagi para pihak, mencegah pembukaan lahan baru yang tidak sesuai ketentuan, sekaligus mendukung keberlanjutan investasi dan pembangunan ekonomi di Kabupaten Morowali.
