Waket l DPRD Sulteng Hadiri Penyampaian LHP BPK-RI Pada Presiden RI  di Jakarta

  • Whatsapp
Wakil Ketua I DPRD Sulteng HM Arus Abdul Karim hadiri acara penyampaian laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ( LHP BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 di Cendrawasih Room Jakarta Convention Center JCC) , Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, pada Senin (8/7/2024). (Bulletin/Foto:Ist)

JAKARTA, BULLETIN.ID – Wakil Ketua I DPRD Sulteng HM Arus Abdul Karim  hadiri  acara penyampaian laporan hasil  Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ( LHP BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 di Cendrawasih Room Jakarta Convention Center JCC) , Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat,  pada  Senin (8/7/2024).

Acara yang mengusung tema  “Menguatkan Fondasi Keuangan Negara, Menuju Indonesia Emas 2045” tersebut  dibuka langsung oleh Presiden RI Jokowi dan dihadiri para menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua MPR-RI, para gubernur, Ketua  DPRD Provinsi dan PPTP BPK, Dirut BUMN dan Rektor, PPTM BPK dan PPTM K/L, para Bupati/Walikota Kabupaten dan Ketua DPRD Kota se Indonesia.

Dalam sambutannya, Presiden mengharapkan dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintah, membangun sistem pemerintahan yang akuntabel serta sekaligus fleksibel dan selalu berorientasi pada hasil.

Presiden lebih lanjut mengatakan,. memberikan perhatian serius terhadap rekomendasi BPK agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel.

Sementara itu, Ketua BPK Isma Yatun memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023.

Menurutnya, pemeriksaan yang inklusif dan berkualitas diharapkan dapat memberikan keyakinan bagi para pemangku kepentingan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagai modal yang kuat dalam perjalanan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

LKPP 2023 merupakan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 yang tersusun atas satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL).

Berita Pilihan :  Rivan A. Purwantono Tekankan Pentingnya Kesadaran Kolektif Keselamatan Transportasi Udara

Pemberian opini oleh BPK dinyatakan telah sesuai dengan standar yang memastikan pemeriksaan dilakukan dengan menjaga nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme BPK, serta memberikan manfaat. 

Dalam acara yang dikoordinir oleh masing masing kantor perwakilan BPK RI di daerah, terlihat kesibukan sejak pukul 6.00 WIB, padahal acara baru akan dimulai pukul 8.30 WIB, para pejabat dari daerah mulai berdatangan hingga presiden RI memasuki area pertemuan, nampak juga terlihat Gubernur Sulteng dan para bupati serta para ketua DPRD kabupaten/ kota se Sulteng. ***

Pos terkait