PALU, BULLETIN.ID – Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Siti Rachmi Amir Singi, menekankan pentingnya penguatan akuntabilitas dan integritas birokrasi sebagai kunci pelayanan publik yang lebih baik. Hal itu disampaikan usai menghadiri kegiatan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 2025, yang dirangkaikan dengan Penganugerahan SAKIP Award, Senin (15/9/2025) di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur Sulteng.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretariat DPRD Sulteng menerima penghargaan dengan predikat A atas akuntabilitas kinerja tahun 2025. Bagi Rachmi, apresiasi itu bukan sekadar simbol prestasi, melainkan dorongan agar perangkat daerah semakin serius memperkuat sistem perencanaan dan evaluasi kinerja.
“Penghargaan ini harus dimaknai sebagai pengingat bahwa pelayanan publik harus semakin transparan, inovatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, dalam sambutannya juga menegaskan bahwa integritas birokrasi menjadi landasan utama pembangunan daerah. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh perangkat daerah dan meminta agar target-target dalam RKPD benar-benar dijalankan secara efektif dan efisien.
Kegiatan yang mengusung tema “Berani Berintegritas” ini turut dirangkaikan dengan evaluasi RKPD 2025, penandatanganan perjanjian kinerja perubahan, serta desk evaluasi RKPD triwulan II. Sejumlah pejabat tinggi daerah, stakeholder, dan mitra kerja hadir dalam agenda tersebut.
Menurut Rachmi, keberadaan SAKIP Award penting bukan hanya untuk memberikan penghargaan, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi kinerja pemerintah daerah. “SAKIP menjadi tolok ukur sejauh mana kinerja pemerintah berdampak nyata bagi masyarakat,” katanya.
Dengan predikat yang diraih, Sekretariat DPRD Sulteng berkomitmen menjaga konsistensi pelayanan dan memperkuat inovasi kebijakan agar keberadaan DPRD semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
