PALU, BULLETIN.ID – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 di Provinsi Sulawesi Tengah kembali menegaskan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam merumuskan arah pembangunan.
Wakil Ketua DPRD Sulteng, Syarifuddin Hafid, yang hadir dalam kegiatan di kantor Bappeda Sulteng, Senin (14/4), menyampaikan bahwa Musrenbang harus diposisikan sebagai forum strategis untuk memastikan pembangunan berjalan partisipatif, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, keterlibatan legislatif dalam Musrenbang tidak hanya sebatas formalitas, melainkan sebagai upaya memperkuat sinergi dengan eksekutif agar program yang dirumuskan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Musrenbang RKPD ini menjadi titik temu antara perencanaan jangka menengah dan tahunan. Dengan begitu, arah pembangunan bisa lebih terintegrasi, merata, dan berkelanjutan,” tegas Syarifuddin.
Selain menghadirkan unsur pemerintah dan DPRD, forum ini juga membuka ruang bagi berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan masukan, sehingga pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada target makro, tetapi juga menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
