BANDUNG,BULLETIN.ID – Upaya mendorong lahirnya inovasi pelayanan publik di Sulawesi Tengah terus dilakukan kalangan akademisi.
Salah satunya melalui studi lapangan mahasiswa Program Magister Administrasi Publik Pascasarjana FISIP Universitas Tadulako ke DPRD Kota Bandung, Selasa (12/5/2026), guna mempelajari langsung praktik tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari penguatan kapasitas mahasiswa dalam memahami transformasi pelayanan publik di era digital, khususnya terkait integrasi teknologi, transparansi pemerintahan, serta penguatan fungsi pengawasan legislatif.
Rombongan mahasiswa dan dosen pendamping diterima Sekretaris DPRD Kota Bandung, Yasa Hanafiah, bersama jajaran Sekretariat DPRD Kota Bandung. Dalam pemaparannya, DPRD Bandung menjelaskan berbagai strategi digitalisasi layanan pemerintahan yang diterapkan untuk mempercepat pelayanan dan memperkuat keterbukaan informasi kepada masyarakat.
“Kolaborasi akademik seperti ini penting agar praktik-praktik inovasi pelayanan publik dapat saling dipelajari dan dikembangkan di berbagai daerah,” ujar Yasa.
Diskusi berlangsung dinamis. Mahasiswa menggali berbagai persoalan implementasi sistem digital pemerintahan, mulai dari tantangan integrasi layanan, pengelolaan aspirasi masyarakat secara cepat dan transparan, hingga strategi menjaga efektivitas pengawasan legislatif di tengah percepatan transformasi digital.
Koordinator Program Studi Magister Administrasi Publik FISIP Untad, Mustainah, mengatakan Kota Bandung dipilih karena dinilai konsisten menjadi salah satu daerah dengan inovasi pelayanan publik paling progresif di Indonesia.
Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya memahami teori di ruang kuliah, tetapi juga harus melihat langsung bagaimana inovasi kebijakan dijalankan dalam praktik pemerintahan sehari-hari.
“Kami ingin mahasiswa memahami bahwa pelayanan publik yang efektif lahir dari perpaduan antara regulasi yang kuat, kepemimpinan yang adaptif, dan pemanfaatan teknologi yang tepat,” jelasnya.
Dalam kunjungan tersebut, mahasiswa juga mempelajari tiga fungsi utama DPRD Kota Bandung, yakni legislasi, budgeting, dan controlling (BCL). Ketiga fungsi itu dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Selain itu, perhatian mahasiswa turut tertuju pada mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat yang telah terintegrasi secara digital sehingga proses pengaduan dan kebutuhan warga dapat ditindaklanjuti lebih cepat dan transparan.
Prof. Mustainah berharap pengalaman empiris tersebut dapat melahirkan gagasan baru yang relevan diterapkan di Sulawesi Tengah, terutama dalam mempercepat modernisasi pelayanan publik di daerah.
“Mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi akademisi, tetapi juga agen perubahan yang mampu menghadirkan inovasi pelayanan publik yang berdampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
