PALU, BULLETIN.ID – Di tengah ambisi pembangunan Kota Palu yang terus berkembang, persoalan infrastruktur dasar yang menyentuh kebutuhan sehari-hari masyarakat dinilai masih belum mendapat perhatian yang memadai. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kondisi drainase di sejumlah wilayah yang hingga kini masih memicu banjir saat musim hujan.
Kritik tersebut disampaikan Anggota DPRD Kota Palu dari Fraksi PDI Perjuangan, Haekal Ishak, dalam sidang paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Palu Tahun 2025, Senin (25/5/2026).
Dalam forum evaluasi kinerja pemerintah daerah itu, Haekal mempertanyakan skala prioritas pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kota Palu. Menurutnya, kebutuhan dasar masyarakat seperti perbaikan sistem drainase seharusnya ditempatkan di atas proyek-proyek bernilai besar yang manfaatnya belum dirasakan secara langsung oleh warga.
Ia mencontohkan kondisi drainase di kawasan Palu Barat, khususnya sepanjang Jalan Sungai Surumana hingga Jalan Danau Lindu, yang hingga kini masih menjadi titik rawan genangan saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut.
Menurut Haekal, persoalan itu bukan masalah baru. Usulan perbaikan telah berulang kali disampaikan dalam berbagai forum pembahasan, namun belum mendapatkan penanganan yang memadai.
“Khusus di Jalan Sungai Surumana sampai Danau Lindu, usulan perbaikan drainase itu sudah berkali-kali saya sampaikan. Saat banjir, hitungan menit saja air sudah meluap,” ujar Haekal di hadapan peserta sidang.
Pernyataan tersebut menggambarkan persoalan klasik yang masih dihadapi sebagian wilayah Kota Palu pascabencana 2018, yakni belum optimalnya sistem pengendalian air perkotaan di tengah pertumbuhan kawasan permukiman dan pembangunan infrastruktur.
Bagi Haekal, keberhasilan pembangunan tidak semata diukur dari hadirnya bangunan megah atau proyek dengan nilai investasi besar, tetapi dari kemampuan pemerintah menjawab kebutuhan paling mendasar masyarakat.
Ia menilai pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap arah pembangunan agar anggaran yang tersedia benar-benar memberikan manfaat langsung bagi warga.
“Kita harus realistis. Mana yang lebih penting, proyek mewah dengan anggaran miliaran atau drainase yang manfaatnya dirasakan masyarakat umum?” katanya.
Sorotan tersebut tidak hanya menyangkut persoalan banjir, tetapi juga menyentuh isu pemerataan pembangunan. Haekal mengingatkan bahwa masih terdapat sejumlah wilayah yang membutuhkan perhatian lebih besar dari pemerintah, termasuk kawasan Watusampu yang selama ini menghadapi berbagai persoalan lingkungan dan dampak aktivitas pertambangan.
Menurutnya, berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa tantangan pembangunan Kota Palu saat ini bukan hanya bagaimana menghadirkan proyek-proyek baru, tetapi juga memastikan infrastruktur dasar yang menopang kehidupan masyarakat berfungsi dengan baik.
Dalam pandangannya, perencanaan pembangunan harus berangkat dari kebutuhan riil masyarakat di lapangan, bukan semata mengejar target fisik pembangunan atau proyek yang bersifat simbolis.
Kritik yang disampaikan Haekal juga mengarah pada pentingnya komunikasi langsung antara pemerintah daerah dan DPRD dalam membahas berbagai persoalan strategis daerah. Ia berharap kepala daerah dapat hadir secara langsung dalam agenda-agenda penting seperti pembahasan LKPJ agar berbagai masukan dan kritik yang disampaikan legislatif dapat segera direspons.
“Saya berharap dalam persoalan seperti ini Pak Wali Kota hadir langsung dan tidak diwakilkan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi refleksi bahwa di tengah upaya mendorong modernisasi dan pembangunan kota, masyarakat masih menaruh harapan besar pada penyelesaian persoalan-persoalan dasar yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup mereka. Bagi sebagian warga, drainase yang berfungsi baik, lingkungan yang aman dari banjir, serta penanganan dampak aktivitas industri mungkin jauh lebih mendesak dibanding proyek-proyek besar yang belum menyentuh kebutuhan sehari-hari.
Pembahasan LKPJ Wali Kota Palu Tahun 2025 pun menjadi momentum bagi DPRD untuk mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan pemerintah mampu menjawab persoalan yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat.
