BALI, BULLETIN – Pemerintah Indonesia tengah serius menggarap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW), sebuah inisiatif ambisius yang tidak hanya bertujuan menambah pasokan listrik nasional tetapi juga mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan menekan beban subsidi negara. Proyek PLTS 100 GW ini membutuhkan investasi masif.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan, pembangunan PLTS 100 GW yang menjadi agenda utama Presiden Prabowo Subianto ini diperkirakan menelan investasi sekitar USD73 miliar, atau setara dengan Rp1.140 triliun.
Angka investasi yang sangat besar tersebut menunjukkan skala transformasi energi yang sedang dipersiapkan pemerintah. Meski demikian, proyek PLTS 100 GW ini dinilai memiliki manfaat ekonomi jangka panjang, terutama karena listrik dari PLTS yang terintegrasi dengan sistem baterai bisa menjadi alternatif untuk pembangkit berbasis gas, uap, hingga diesel.
“Total investasi dari 100 GW ini sekitar USD73 miliar atau setara Rp1.140 triliun,” kata Bahlil dalam acara Peluncuran Program PLTS 100 GWp di Bali, Selasa, 25 Agustus 2026.
Program PLTS 100 GW tidak sekadar diposisikan sebagai penambah kapasitas pembangkit energi terbarukan. Pemerintah juga menargetkan penghematan anggaran negara melalui pengurangan kebutuhan subsidi energi yang signifikan.
Bahlil memperkirakan bahwa implementasi penuh program PLTS 100 GW ini dapat menghemat pengeluaran negara hingga Rp73,9 triliun setiap tahunnya.
Penghematan tersebut akan berasal dari pemanfaatan energi surya dan baterai sebagai sumber listrik alternatif, yang secara langsung akan mengurangi penggunaan pembangkit berbahan bakar fosil. Dengan demikian, investasi Rp1.140 triliun untuk PLTS 100 GW tidak semata dilihat sebagai biaya pembangunan infrastruktur, melainkan investasi jangka panjang untuk mengubah struktur energi nasional dan mengurangi tekanan fiskal akibat subsidi energi.
Dampak positif dari program PLTS 100 GW juga diperkirakan merambah ke sektor ketenagakerjaan. Pemerintah memproyeksikan bahwa pembangunan ini mampu menciptakan sekitar 5,5 juta lapangan kerja baru.
Dari jumlah tersebut, sekitar 3,465 juta tenaga kerja diproyeksikan terserap di sektor konstruksi, sementara sekitar 2,053 juta lainnya akan berada di sektor manufaktur yang mendukung PLTS 100 GW. Angka ini menunjukkan bahwa transisi energi yang direncanakan pemerintah tidak hanya berfokus pada perubahan sumber pembangkit, tetapi juga membuka peluang besar bagi pertumbuhan industri pendukung energi terbarukan di dalam negeri. Penguatan manufaktur komponen, baterai, serta rantai pasok nasional akan memperluas ekosistem industri baru dari PLTS 100 GW.
Dari sudut pandang lingkungan, implementasi penuh PLTS 100 GW juga diperkirakan memberikan dampak signifikan dalam pengurangan emisi gas rumah kaca. Bahlil menyebut program ini berpotensi menurunkan emisi sekitar 140,16 juta ton CO2.
Penurunan emisi ini sekaligus membuka peluang ekonomi melalui pasar karbon. Dengan asumsi harga karbon sebesar USD4 per ton CO2 ekuivalen, potensi nilai pasar karbon yang dihasilkan diperkirakan mencapai sekitar Rp6,31 triliun. Artinya, proyek PLTS 100 GW dirancang untuk memberikan manfaat berlapis: menambah kapasitas energi terbarukan, mengurangi subsidi, menciptakan jutaan lapangan kerja, serta menekan emisi.
Namun, skala investasi yang mencapai Rp1.140 triliun membuat keberhasilan program PLTS 100 GW sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menarik pembiayaan, memastikan kesiapan jaringan listrik dan baterai, serta membangun industri pendukung di dalam negeri. Pemerintah dapat belajar dari pengalaman International Energy Agency (IEA) dalam proyek serupa.
Di titik inilah proyek PLTS 100 GW menjadi lebih dari sekadar agenda energi. Program ini akan menjadi salah satu ujian terbesar bagi kemampuan Indonesia mengubah target transisi energi menjadi proyek nyata yang memberikan manfaat ekonomi, fiskal, dan lingkungan secara bersamaan.
