PALU, BULLETIN.ID — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Kodam XXIII/Palaka Wira turun langsung ke pasar untuk memantau potensi lonjakan harga bahan pokok menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Inspeksi mendadak (sidak) dilakukan di Pasar Manonda (Inpres) dan Pasar Masomba, Kota Palu, Selasa (23/12/2025).
Sidak ini menyasar langsung denyut aktivitas perdagangan menjelang puncak permintaan akhir tahun. Sejumlah komoditas utama seperti beras, minyak goreng, gula, telur, cabai, dan bawang menjadi fokus pemantauan, mengingat komoditas tersebut kerap mengalami kenaikan harga saat momen hari besar keagamaan.
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido, yang memimpin peninjauan lapangan bersama unsur Forkopimda dan perwakilan Kodam XXIII/Palaka Wira, mengatakan pemerintah daerah perlu memastikan kondisi riil pasar sebelum mengambil langkah intervensi.
“Kami ingin melihat langsung kondisi stok dan harga di lapangan, bukan hanya berdasarkan laporan. Ini penting agar kebijakan pengendalian harga tepat sasaran,” ujarnya di sela sidak.
Dari hasil dialog dengan pedagang, pasokan bahan pokok di dua pasar utama Palu tersebut masih terjaga. Namun, beberapa pedagang mengakui adanya kenaikan harga bertahap pada komoditas tertentu akibat meningkatnya permintaan dan biaya distribusi menjelang akhir tahun.
Pangdam XXIII/Palaka Wira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar yang diwakili Kapendam Letkol Inf Ronald M. Patty menyatakan keterlibatan TNI dalam sidak pasar merupakan bagian dari dukungan terhadap stabilitas wilayah, termasuk stabilitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, gejolak harga pangan berpotensi memicu keresahan sosial jika tidak diantisipasi sejak dini.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah menggelar operasi pasar di sejumlah titik untuk menahan laju kenaikan harga dan menjaga daya beli masyarakat. Langkah ini juga menjadi sinyal kepada pelaku distribusi agar tidak melakukan penimbunan maupun praktik spekulatif menjelang Natal dan Tahun Baru.
Pemprov Sulteng memastikan pemantauan harga dan distribusi bahan pokok akan terus dilakukan hingga awal 2026, sebagai bagian dari upaya menjaga inflasi daerah tetap terkendali dan memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi selama periode Nataru.
