PALU, BULLETIN – Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Palu untuk lebih serius mencermati dan meningkatkan performa keuangan daerah. Desakan ini disampaikan Hadianto dalam rapat koordinasi yang secara khusus membahas evaluasi capaian keuangan masing-masing perangkat daerah, baik dari sisi pendapatan maupun realisasi belanja.
Rapat koordinasi tersebut berlangsung di Rumah Jabatan Wali Kota Palu pada Selasa, 15 September 2026. Wali Kota Hadianto didampingi oleh Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, SE.,M.A.P, dan Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti Pettalolo, S.Sos.,MM. Hadir pula para kepala OPD, camat se-Kota Palu, serta unsur terkait lainnya dalam rapat penting ini.
Wali Kota menegaskan bahwa performa keuangan daerah merupakan hal yang harus menjadi perhatian serius. Hal ini berkaitan langsung dengan keberlangsungan pembangunan dan dinamika perekonomian Kota Palu. Peningkatan performa keuangan daerah menjadi kunci untuk mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.
Menurut Wali Kota, terdapat dua aspek utama yang perlu terus dievaluasi dalam performa keuangan daerah, yakni kemampuan perangkat daerah dalam mengoptimalkan pendapatan serta kemampuan dalam merealisasikan belanja sesuai target dan program yang telah ditetapkan. Kedua aspek ini sangat vital untuk keseimbangan fiskal daerah.
“Performa keuangan daerah itu dibagi dua, yaitu pendapatan dan belanja. Kita ingin OPD yang performanya masih merah dapat segera bergerak dan memperbaiki capaiannya,” kata Wali Kota Hadianto.
Wali Kota meminta para kepala OPD tidak hanya melihat angka capaian secara administratif, tetapi juga mampu memahami kondisi fiskal daerah secara menyeluruh. Kemampuan membaca kondisi ini penting agar setiap perangkat daerah dapat menentukan langkah yang tepat dalam mengejar target yang belum tercapai, sehingga performa keuangan daerah dapat meningkat.
“Kesempatan ini saya mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa kondisi-kondisi ini adalah kondisi yang harus bisa dibaca oleh kita semua, khususnya kepala-kepala OPD. Hari ini kita harus terus berpikir bagaimana mengatasi target yang sudah kita tetapkan dan bagaimana kita mampu mencapainya,” tegas Wali Kota Hadianto.
Wali Kota Hadianto juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat hanya bertumpu pada tingginya angka pertumbuhan ekonomi. Struktur pertumbuhan tersebut juga harus diperhatikan agar memiliki fondasi yang semakin kuat, sehingga tidak hanya belanja pemerintah yang menopang.
Wali Kota menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Kota Palu saat ini telah berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional. Namun demikian, kondisi tersebut masih perlu diimbangi dengan penguatan aktivitas ekonomi masyarakat dan sektor produktif, agar performa keuangan daerah lebih stabil dan mandiri.
“Alhamdulillah, pertumbuhan ekonomi Kota Palu berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional. Tetapi kalau dilihat dari postur yang ada, masih belanja pemerintah yang menopang. Karena itu, hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama,” kata Wali Kota Hadianto.
Menurut Wali Kota, belanja pemerintah memang memiliki peran dalam menggerakkan perekonomian. Namun, dalam jangka panjang, diperlukan kontribusi yang semakin besar dari aktivitas ekonomi masyarakat dan sektor-sektor produktif. Untuk itu, peningkatan performa keuangan daerah harus berfokus pada diversifikasi sumber pertumbuhan.
Seluruh OPD diharapkan tidak bekerja secara parsial, melainkan melihat keterkaitan antara pengelolaan anggaran, pelaksanaan program, pelayanan publik, dan dampaknya terhadap perekonomian daerah. Rapat koordinasi ini menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Palu untuk memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kinerja anggaran.
Wali Kota Hadianto berharap OPD yang masih memiliki capaian rendah dapat segera melakukan evaluasi internal, menyusun langkah percepatan, dan memastikan target yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal. Dengan pengelolaan keuangan yang semakin baik, Pemerintah Kota Palu menargetkan pembangunan dapat berjalan lebih efektif, pelayanan kepada masyarakat semakin optimal, serta pertumbuhan ekonomi daerah dapat semakin kuat dan tidak hanya bergantung pada belanja pemerintah, yang merupakan bagian dari peningkatan performa keuangan daerah secara keseluruhan.
