PALU,BULLETIN.ID Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, menekankan pentingnya sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyelesaikan berbagai persoalan pengelolaan pajak dan retribusi daerah guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Imelda saat memimpin rapat koordinasi dan evaluasi PAD yang berlangsung di Ruang Rapat Polibu, Bappeda Kota Palu, Kamis (12/11/2026).
Rapat yang diinisiasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palu itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti Pettalolo, S.Sos.,MM bersama sejumlah pimpinan dan perwakilan OPD terkait.
Dalam arahannya, wakil wali kota menyampaikan bahwa evaluasi tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Wali Kota Palu untuk memperkuat pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
Menurut wakil wali kota, masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu segera ditangani agar potensi penerimaan daerah dapat dimaksimalkan.
“Rapat evaluasi terkait retribusi dan pajak daerah. Persoalannya cukup kompleks dan membutuhkan tindak lanjut secepatnya,” ungkap wakil wali kota.
Wakil wali kota menegaskan, penanganan persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah terkait.
Oleh karena itu, setiap OPD diminta membangun koordinasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
“OPD-OPD diharapkan tidak bekerja sendiri. Harus bekerja dengan sinergitas bersama-sama agar persoalan yang ada bisa segera diselesaikan,” ujar wakil wali kota.
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam rapat tersebut adalah pembenahan data Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Wakil Wali Kota Imelda mengungkapkan, masih ditemukan sejumlah ketidaksesuaian data, seperti adanya objek maupun subjek pajak ganda hingga anomali data lainnya yang berpotensi memengaruhi ketepatan penetapan dan penerimaan pajak daerah.
Wakil wali kota pun meminta OPD terkait segera melakukan verifikasi dan pemutakhiran data berdasarkan kondisi faktual di lapangan.
Dengan demikian, penerbitan SPPT dapat lebih tepat sasaran dan tidak lagi menyasar objek pajak yang sudah tidak ditemukan.
“Jangan lagi tercetak SPPT untuk objek yang sudah tidak ada. Di lapangan kondisi seperti itu masih ditemukan, sehingga harus segera diminimalisir melalui pembaruan data yang lebih akurat,” tegas wakil wali kota.
Pemerintah Kota Palu berharap melalui evaluasi tersebut, berbagai kendala dalam pengelolaan pajak dan retribusi dapat segera ditindaklanjuti secara terpadu.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pendapatan daerah agar lebih akurat, efektif, dan akuntabel.
Dengan demikian, potensi penerimaan daerah dapat digali secara maksimal untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kota Palu.
