PALU,BULLETIN.ID – DPRD Kota Palu mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengoptimalkan sejumlah sumber pajak yang dinilai belum tergarap maksimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2027.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian Komisi B DPRD Kota Palu meliputi pajak usaha sarang burung walet, parkir hotel dan ritel modern, hingga kendaraan bernomor polisi luar daerah yang beroperasi di Palu.
Dorongan tersebut dibahas dalam rapat kerja Komisi B bersama Bapenda Kota Palu, Selasa (20/10/2026).
Sekretaris Komisi B DPRD Kota Palu, Nasir Dg. Gani, mengatakan peningkatan PAD tidak cukup hanya mengandalkan sumber penerimaan yang selama ini sudah berjalan. Pemerintah perlu mengidentifikasi potensi pajak lain yang belum memberikan kontribusi optimal.
Ia mengapresiasi langkah Bapenda menindaklanjuti masukan DPRD, termasuk penataan sektor perparkiran dan penggalian sumber pendapatan baru.
“Langkah-langkah yang kami dorong menyangkut perparkiran dan potensi lainnya rupanya sudah dilaksanakan dengan baik. Namun, untuk mencapai target PAD di tahun 2027, kita masih perlu menggenjot potensi-potensi yang ada,” ujar Nasir.
Salah satu sektor yang disorot adalah usaha sarang burung walet. Menurut Nasir, aktivitas usaha tersebut memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, tetapi kontribusinya terhadap penerimaan daerah perlu ditelusuri dan dioptimalkan.
Ia juga menyoroti distribusi hasil usaha walet ke luar daerah hingga pasar mancanegara. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian dalam pendataan dan pengawasan kewajiban perpajakannya.
Komisi B turut meminta Bapenda berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengidentifikasi kendaraan bernomor polisi luar daerah yang beroperasi di Kota Palu. Upaya tersebut diperlukan untuk menelusuri potensi penerimaan daerah sesuai kewenangan dan ketentuan perpajakan.
Sektor parkir juga menjadi perhatian, khususnya hotel dan ritel modern yang menyediakan lahan parkir sendiri. DPRD mendorong agar kewajiban pajak dari aktivitas tersebut dapat didata dan diawasi secara optimal.
Di sisi lain, Nasir mengingatkan peningkatan penerimaan daerah harus diimbangi pendekatan pelayanan yang tidak memberatkan masyarakat.
Salah satu opsi yang dibahas adalah penjaringan wajib pajak yang memiliki tunggakan melalui layanan atau pos di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Skema tersebut diharapkan menjadi sarana pendataan dan edukasi, bukan langsung digunakan untuk melakukan penindakan di tempat.
DPRD juga mendorong fleksibilitas pembayaran bagi masyarakat yang memiliki tunggakan, termasuk melalui mekanisme angsuran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta program pengurangan denda dan pokok pajak.
“Kita tidak ingin masyarakat diberatkan. Oleh karena itu, Bapenda memberikan fleksibilitas, seperti opsi mengangsur tunggakan pajak, termasuk PBB, hingga program pengurangan denda dan pokok pajak,” jelasnya.
Nasir menyebut program pengurangan denda pajak tersebut direncanakan berlanjut hingga akhir 2026.
DPRD berharap optimalisasi berbagai sumber pajak tersebut dapat memperluas basis penerimaan daerah dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, target PAD 2027 dapat dikejar melalui pengelolaan potensi yang lebih maksimal tanpa mengabaikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat.






