Pemerintah Cabut Izin PT RAPP Seluas 338 Ribu Hektare di Riau

  • Whatsapp
Pemerintah RI mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektare di Provinsi Riau. (Foto:Ist)

RIAU, BULLETIN.ID – Pemerintah Republik Indonesia mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektare di Provinsi Riau. Keputusan tersebut diambil setelah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menemukan sejumlah dugaan pelanggaran di wilayah konsesi perusahaan.

Pencabutan izin ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. PT RAPP merupakan bagian dari grup Royal Golden Eagle (RGE) yang berkantor pusat di Singapura.

Berdasarkan keterangan Satgas PKH, temuan pelanggaran di areal tersebut meliputi kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare.

Satgas PKH juga menemukan persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatera.

Dengan pencabutan izin tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal PBPH dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara. Perusahaan tetap memiliki kewajiban melakukan pemulihan lingkungan serta bertanggung jawab atas aspek hukum yang timbul dari pelanggaran.

Selain PT RAPP, Satgas PKH juga mengambil alih kembali pabrik kelapa sawit (PKS) beserta kebun kelapa sawit PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, dengan luas sekitar 42 hektare.

Penertiban PT GSL dilakukan setelah Satgas PKH menemukan indikasi PKS nonkebun milik perusahaan membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit yang berasal dari kegiatan perkebunan tanpa izin di dalam kawasan hutan.

Aktivitas pengolahan tersebut diduga turut mendorong perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Berita Pilihan :  Kebakaran Lahan 17 Hektare Terjadi di Morowali Utara

Atas temuan itu, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare sekaligus menolak permohonan tersebut. Pemerintah kemudian melakukan penguasaan kembali atas areal pabrik dan kebun sawit PT GSL.

Penertiban kedua perusahaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengembalikan fungsi kawasan hutan yang mengalami kerusakan. Kebakaran gambut, perambahan, dan kerusakan kawasan lindung dinilai berpotensi mengganggu tata air, mengurangi kemampuan kawasan menyimpan karbon, serta mempersempit habitat satwa liar.

Kegiatan penertiban dihadiri sejumlah pejabat lintas kementerian dan lembaga, di antaranya Kepala BPKP, Wakil Menteri Kehutanan, Wakil Menteri Pertahanan, Wakil Menteri Investasi, Jampidsus, Gubernur Riau, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, dan Kapolda Riau.

Satgas PKH menyatakan penertiban akan dilanjutkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Selain penguasaan kembali kawasan, pemulihan lingkungan dan pengawasan berkelanjutan menjadi bagian penting untuk mencegah kerusakan hutan terulang.

Pos terkait