Bulletin.id, Komisi Pemilihan Umum Kota Palu menggelar Sosialisasi Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH). (15/11/2022).
Komisioner KPU Kota Palu Nurbia dalam sambutannya menyampaikan bahwa produk hukum Komisi Pemilihan Umum sangat mudah di akses melalui laman JDIH KPU, sehingga perkembangan terkait produk hukum KPU secara berjenjang mudah di download dan dipelajari.
Termasuk PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu dan SIDALIH.
Dijelaskannya bahwa prinsip penyusunan daftar pemilih diantaranya Komprehensif, akurat, mutakhir, terbuka dan transparan menjadi penting untuk dipraktekkan karena Data Pemilih yang baik akan berdampak kepada pembuatan logistik yang efisien dan memudahkan dalam pelayanan pemilih di hari *H* Pemilu yaitu 14 Februari 2024.
“Harapan bahwa partisipasi aktif dari unsur pemerintah Kelurahan dan kecamatan khususnya dalam persiapan, pelaksanaan pemilu menjadi penting sebab aparatur sipil negara adalah mereka Mereka yang secara hukum diwajibkan netral dalam bersikap sejalan dengan prinsip kerja yang imparsialitas KPU secara berjenjang” Kata Nurbia
Semtara itu, Komisioner KPU Palu Risvirenol tentang tahapan rekrutmen badan ADHOC panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS) yang tahapannya akan berjalan bulan November 2022 dan seterusnya.
Aris melanjutkan bahwa PPK dan PPS yang akan di rekrut oleh KPU Palu akan juga dibantu oleh unsur sekretariat di tingkat kecamatan tiga orang dan unsur kelurahan tiga orang.
KPU telah mengantisipasi beban kerja badan ADHOC dengan menaikkan honorarium setiap bulan mulai 1,5 – 2,5 Juta setiap bulan.
Ia berharap Camat dan Lurah merekomendasikan ASN dan warga terbaiknya yang berasal dari institusi kecamatan dan kelurahan secara cermat dan penuh integritas, sebab badan ADHOC dan sekretariat adalah satu kesatuan yang harus solid untuk mensukseskan pemilu di wilayah kerjanya masing-masing.(Bulletin/Ana)
