PALU, BULLETIN.ID – Pemulihan layanan Bank Sulteng menjadi sorotan Komisi II DPRD Sulawesi Tengah setelah sejumlah sistem perbankan masih dalam proses perbaikan. DPRD meminta percepatan normalisasi layanan tanpa mengabaikan keamanan transaksi dan perlindungan data nasabah.
Desakan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama manajemen Bank Sulteng, Selasa (27/10/2026). Rapat tersebut membahas peningkatan layanan, pemeliharaan sistem, serta penguatan keamanan transaksi perbankan.
Persoalan ini menjadi penting karena kelancaran layanan perbankan berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat untuk menarik uang tunai, melakukan transfer, dan mengakses dana melalui layanan digital. Gangguan berkepanjangan berpotensi menyulitkan nasabah, terutama mereka yang bergantung pada ATM dan aplikasi perbankan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Dalam RDP tersebut, Bank Sulteng menjelaskan bahwa peningkatan perangkat dan perbaikan sistem masih berlangsung dengan pendampingan konsultan yang direkomendasikan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Bank Sulteng menargetkan layanan ATM kembali normal untuk transaksi antarbank pada awal November 2026. Sementara itu, perbaikan aplikasi Bank Sulteng Mobile dilaporkan telah mencapai sekitar 90 persen dan ditargetkan berfungsi optimal pada pertengahan November, dengan tetap mengacu pada jadwal dan hasil evaluasi.
Target tersebut menjadi perhatian DPRD karena masyarakat membutuhkan kepastian kapan seluruh layanan dapat kembali digunakan secara normal. Di sisi lain, proses pemulihan juga harus memastikan sistem yang diperbaiki aman dan mampu melindungi transaksi nasabah.
Selama proses perbaikan berlangsung, Bank Sulteng membuka layanan kas setiap hari, Senin hingga Minggu, pukul 08.00–18.00 WITA. Layanan tersebut melayani penarikan tunai dan transfer antarbank, dengan biaya transfer digratiskan sesuai ketentuan yang disampaikan dalam rapat.
Namun, keberadaan layanan kas perlu diimbangi dengan akses yang memadai bagi masyarakat, terutama nasabah yang tinggal jauh dari kantor cabang. Karena itu, Komisi II DPRD Sulteng merekomendasikan agar Bank Sulteng memastikan ketersediaan uang tunai di seluruh cabang dan ATM serta menyediakan layanan kas keliling untuk menjangkau wilayah yang sulit mengakses kantor bank.
DPRD juga menyoroti pentingnya transparansi informasi selama masa pemulihan. Bank Sulteng diminta menyampaikan secara terbuka perkembangan perbaikan, jenis layanan yang masih dapat digunakan, serta kendala yang berpotensi memengaruhi aktivitas nasabah.
Humas Bank Sulteng didorong lebih proaktif menyebarkan informasi agar masyarakat tidak bergantung pada informasi yang belum terverifikasi atau mendatangi kantor bank tanpa mengetahui layanan yang tersedia.
Langkah tersebut penting untuk mengurangi ketidakpastian di tengah masyarakat. Kejelasan informasi mengenai layanan yang dapat digunakan menjadi bagian dari pelayanan, terutama ketika nasabah harus menyesuaikan aktivitas keuangan akibat gangguan sistem.
Dalam rapat yang dihadiri Direktur Kepatuhan Bank Sulteng beserta sejumlah kepala divisi, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, serta perwakilan Biro Perekonomian itu, Komisi II juga mendorong percepatan normalisasi ATM dan Bank Sulteng Mobile dengan tetap mengutamakan keamanan transaksi serta perlindungan data pribadi.
Bagi bank pembangunan daerah, pemulihan layanan bukan semata persoalan teknis. Kemampuan memberikan kepastian kepada nasabah, menjaga keamanan dana, dan menyampaikan informasi secara transparan turut menentukan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.
Karena itu, target normalisasi pada awal hingga pertengahan November perlu diikuti evaluasi yang jelas dan komunikasi berkala kepada publik. Nasabah membutuhkan kepastian mengenai progres perbaikan sekaligus jaminan bahwa layanan yang kembali beroperasi telah memenuhi aspek keamanan.
Melalui RDP tersebut, Komisi II DPRD Sulteng mendorong Bank Sulteng segera menuntaskan perbaikan sistem dan memastikan layanan kembali berjalan optimal.
DPRD berharap langkah pemulihan tidak hanya mengakhiri gangguan, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap bank milik daerah.
